REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap kedua 2012. Dengan upaya intensifikasi pemasukan pajak ini diharapkan dapat menutup defisit APBN pada tahun-tahun ke depan. “Jangan terus-terus minta utang ke luar negeri. Malu kita sebagai bangsa besar yang kaya hasil alam dan tambangnya,” kata pria kelahiran Mamboru, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur itu.
Sensus Pajak Nasional 2012 adalah lanjutan dari sensus serupa tahap pertama tahun 2011 lalu. Pada pelaksanaan tahap kedua dari 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012 ini, ditargetkan akan terjaring dua juta hinga empat juta wajib pajak (WP) baru. Pada Sensus Pajak Nasional tahap kedua ini, petugas dari Direktorat Pajak Kementerian Keuangan akan mendatangi rumah-rumah pribadi, badan usaha kecil menengah (UKM) dan objek-objek potensial lainnya yang belum terdata lengkap profil usahanya di wilayah Koridor Ekonomi masing-masing. Di Indonesia sendiri, terdapat enam Koridor Ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku.
Sebagai contoh, Koridor Ekonomi Sumatera memiliki sepuluh pusat ekonomi, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu dan Lampung. Koridor Ekonomi Sumatera adalah kawasan produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Ekonomi Jawa selain memiliki empat pusat ekonomi, juga satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki dua pusat ekonomi mega, yaitu Jakarta dan Surabaya. Sedangkan empat pusat ekonomi di Jawa meliputi Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Koridor Ekonomi Jawa merupakan pendorong industri dan jasa nasional.
Pada enam Koridor Ekonomi terdapat objek-objek potensial yang belum tergali dan terdata lengkap profil usahanya. Dengan luasnya wilayah yang dikelola, Andreas mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak agar senantiasa meningkatkan profesionalitas seluruh jajarannya. “Administrasi pajak harus rapi. Kalau ada masalah, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat,” ujar teolog 67 tahun itu.
Secara pribadi, Andreas menilai pelayanan yang disediakan bagi wajib pajak yang ingin menunaikan kewajibannya sudah baik. Ia maupun keluarganya tidak pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan ketika berurusan dengan para petugas pajak. Ia pun mengaku selalu membayar pajak pendapatan melalui mekanisme yang ada.
Andreas juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, ia meminta pemerintah untuk tidak memukul rata wajib pajak dengan beban yang sama. Selama pelaksanaan sensus, petugas harus teliti dan seksama dalam mendata wajib pajak yang dihadapi. “Setiap warga negara memang wajib bayar pajak. Tetapi juga harus adil. Makin tinggi pendapatan seseorang, pajaknya harus makin besar. Yang benar-benar miskin semestinya bebas pajak,” katanya. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
