REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali menggelar Sensus Pajak Nasional. Setelah sukses pada gelaran tahap pertama pada 2011 lalu, tahapan kedua digelar sejak 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid menyambut baik pelaksanaan sensus yang menargetkan dua juta wajib pajak (WP) baru ini. Menurut dia, upaya penarikan pajak ini sangat penting artinya bagi kelangsungan pembangunan nasional. "Kalau tidak ada pajak, lalu pemerintah mau membangun pakai apa," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) yang akrab disapa Gus Solah itu.
Melalui Sensus Pajak Nasional tahap kedua ini, diharapkan pada akhir tahun 2012 terdaftar sekitar 25 juta WP dalam database Master File Wajib Pajak Nasional. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding pada tahun-tahun sebelum penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional. Pada tahun 2006, jumlah WP terdaftar sebanyak 4.805.209 WP. Angka tersebut kemudian meningkat pada berturut-turut menjadi 7.137.023 WP pada 2007, 10.682.099 WP pada 2008, dan 15.911.576 WP pada 2009. Dua tahun berikutnya, jumlah WP terdaftar melonjak tajam menjadi 19.112.590 WP pada 2010 dan 22.319.073 WP pada 2011.
Sensus Pajak Nasional tahap kedua merupakan kegiatan ekstensifikasi pajak dengan memperluas basis data dan pemukhtahiran data wajib pajak guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp. 1.016,2 triliun. Target tersebut lebih rendah dibanding target yang ditentukan dalam APBN 2012 sebesar Rp. 1.032,5 triliun. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak yang diperoleh melalui kegiatan ekstensifikasi tahun 2012 sebesar Rp. 1,3 triliun.
Meski terdapat tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Gus Solah menilai pemerintah masih memiliki tugas berat dalam pengelolaan pajak. Ia menbandingkan nilai pemasukan pajak Malaysia yang mencapai separuh dari pemasukan pajak yang didapatkan Indonesia. “Padahal wilayah kita hampir enam kali lipat lebih luas. Jumlah penduduk juga hampir delapan kali lipat lebih banyak,” ujar mantan calon presiden pada Pemilu 2004 itu.
Gus Solah menilai pelayanan mekanisme pembayaran pajak oleh masyarakat sudah cukup baik. Ia mengaku tidak memiliki pengalaman buruk selama berurusan dengan mekanisme dan petugas pelayanan pajak.
Untuk kedepannya, adik Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid itu menyarankan agar pemerintah meningkatkan profesionalitas jajaran pengelola pajaknya. Ia merasa perlu diadakannya pendisiplinan terhadap oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenang. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat akan kewajiban mereka membayar pajak. “Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring tumbuhnya wawasan dan kepercayaan kepada lembaga pengelolanya,” katanya. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
