REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar manajemen gula diserahkan kepada pengusaha dan pemerintah daerah yang dinilai lebih memahami persoalan gula setempat dibanding kepada kepada pemerintah pusat.
"Manajemen pergulaan dari mulai perdagangan, distribusi, hingga ketentuan harga gula sebaiknya diserahkan kepada pemerintah dan pengusaha daerah karena mereka ini yang memahami persoalan gula setempat," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut dia, pemerintah pada saat ini 'galau' dalam menghadapi karut marut masalah pergulaan nasional dan daerah karena ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menangani manajemen pergulaan.
Apalagi, ujar dia, hingga saat ini sepertinya tidak ada instrumen yang digunakan oleh pemerintah yang dapat menurunkan harga gula, terutama setelah Panja Gula DPR kurang optimal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai tidak mampu membongkar kartel gula.
"Jangan mimpi harga gula turun di bawah 13.000/kg. Harga lelang gula petani 11.000/kg jauh melampaui HPP 8.100/kg, saya kira ini masih sehat karena harga lelang gula petani tinggi, kita berikan kesempatan petani untuk menikmati tingginya harga lelang ini," katanya.
Natsir berpendapat, meski harga lelang gula mau naik atau turun, tapi harga di pasaran dinilai tetap akan tinggi.
Ia juga menegaskan, karut-marut ini juga mengindikasikan buruknya kinerja Dewan Gula Indonesia sehingga lembaga tersebut sebaiknya dibubarkan saja karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengayomi antara pemerintah dan swasta.
"Di sinilai awal karut marut terjadinya masalah gula, kemudian bias ke Kementrian Perdagangan, ke Kementrian Perindustrian dan akhirnya menjadi liar kemana-mana," katanya.
Sebelumnya, Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Muhammad Zamkhani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Senin (2/7) mengatakan, kebutuhan dana investasi untuk mendukung peningkatan produksi gula selama 2013 dan 2014 diperkirakan sebesar Rp2,7 triliun, yang akan dipergunakan untuk investasi bidang 'on farm' dan 'off farm'.
Zamkhani memaparkan luas area penanaman pada 2013 dan 2014 ditargetkan 312.948 hektare dan 322.972 hektare, dengan jumlah tebu masing-masing 26.249.000 ton dan 27.425.000 ton. Jumlah tebu yang dihasilkan untuk mendukung target swasembada gula nasional pada 2012 dan untuk 2013 dan 2014 yakni 2.155.960 ton dan 2.320.856 ton.
Target produksi gula BUMN 2014 sebesar 2,3 juta ton atau 170,46 persen dari produksi gula pada 2011 sebesar 1,3 juta ton. Target tersebut sesuai dengan target program swasembada gula nasional yang dikoordinasi oleh Kementerian Perindustrian dengan total produksi gula nasional sebesar 5,7 juta ton pada 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
