Setelah sebagian besar Anggota DPR menyetujui  pasal 7 ayat 6a tentang APBN-P 2012, masyarakat dibuat bingung tujuh keliling. Meski BBM bersubsidi batal naik 1 April 2012, tetapi kenaikan BBM bersubsidi tetap bisa naik.

Kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi apabila harga minyak dunia melebihi 15% yakni 120 dollar AS Per barel, dari asumsi ICP dipatok 105 dollar AS per barel. Tentunya, masyarakat berharap kenaikan BBM bersubsidi tidak akan terjadi sepanjang tahun 2012.

Dari pembahasan APBN-P 2012, ada yang menarik kita cermati. PKS menjadi satu-satunya Partai Koalisi pemerintah yang dengan tegas menolak kenaikan BBM dan tidak memilih opsi yang ditawarkan Partai Koalisi.

Dengan sikap seperti itu, PKS mendapatkan tekanan dari kalangan Partai Demokrat dan sebagian Partai Koalisi. Bukan ini saja PKS membuat keputusan yang berseberangan dengan Partai Koalisi, di antaranya PKS menyetujui dibentuknya Pansus Bank Century, Pansus Mafia Pajak dan Menolak Kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Dengan sepak terjang PKS yang semakin berseberangan dengan Partai Koalisi, PKS mendapat sanksi pada tahun 2011 di mana jatah kursi PKS dikurangi satu dari 4 kursi yang diberikan SBY - Boediono. Suharna Surapranata Menristek dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil SBY - Boediono dengan harapan PKS tidak lagi berseberangan dengan Partai Koalisi atau pemerintah.

Setali tiga uang, PKS justru semakin terang-terangan berbeda pandangan dengan Partai Koalisi atau pemerintah. PKS dengan jelas dan tegas, melalui fraksi di DPR, menolak kenaikan BBM bersubsidi. Langkah ini tentu membuat telinga Partai Demokrat dan sebagian Partai Koalisi memanas.

Buntut sikap PKS tersebut, Partai Demokrat dengan hitungan minggu setelah APBN-P 2012 disetujui di DPR, langsung menggelar rapat internal di DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Jakarta Pusat. Setelah itu, SBY memanggil petinggi Partai Koalisi ke kediamannya di Puri Cikeas Bogor, tak terkecuali PKS yang tidak diundang.

Isu yang bergulir di kalangan Partai Koalisi yakni menginginkan PKS keluar dari Partai Koalisi karena dianggap tidak sejalan dengan sebagian Partai Koalisi atau pemerintah. Otomatis, kalau PKS keluar dari koalisi, jatah tiga menteri PKS akan hilang dan kemungkinan akan diberikan kepada partai yang dianggap loyal terhadap pemerintah.

Langkah PKS ini diambil demi kepentingan rakyat yang tidak menginginkan adanya kenaikan BBM bersubsidi. PKS tentu punya hitung-hitungan yang matang dengan menolak kenaikan BBM bersubsidi. PKS mengharapkan penghematan belanja pegawai dan efisiensi serapan anggaran. Dua masukan tersebut bisa diharapkan sebagai penghematan APBN dan tetap menyubsidi kepada rakyat. PKS berani mengambil risiko yang sangat besar dengan tindakannya tersebut. Besar kemungkinan jatah tiga menteri akan dicopot oleh SBY – Boediono dalam waktu dekat. 

Suradi

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Trisakti