REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi I DPR RI (bidang Hankam dan Luar Negeri) dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengajukan empat alternatif bagi upaya pembebasan 20 WNI yang ditawan pihak perompak di Somalia.
"Ada empat alternatif yang bisa diambil. Pertama, melakukan negosiasi langsung oleh perusahaan dengan perompak tentang uang tebusan," katanya, Selasa. Kedua, menurutnya, dengan melalui Pemerintah setempat, artinya melibatkan pihak ketiga.
"Alternatif ketiga, melalui orang ketiga sebagai mediator. Dan keempat, melalui upaya paksa dengan pengerahan pasukan komando," tandas mantan petinggi TNI yang kini banting stir jadi politisi ini. Dari empat alternatif tadi, Tubagus Hasanuddin menilai, alternatif kedua sepertinya akan sulit.
"Karena kita ketahui bahwa Pemerintah di Somalia sangat tidak efektif, dan kita akan kesulitan memanfaatkan saluran diplomatik degan Negara Somalia," jelasnya. Sementara, untuk alternatif ketiga, demikian Tubagus Hasanuddin, lebih sulit lagi.
"Sebab, kita tak punya akses kepada tokoh yang dimaksud. Jadi alternatif yang ada tersedia ('ready stock'), adalah mengikuti tuntutan perompak dengan membayar uang tebusan yang diminta. Atau melakukan pembebasan para sandera melalui operasi militer," ucapnya, menegaskan.
Ia mengemukakan, dua alternatif ini mestinya harus diambil Pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. "Yang paling penting, adalah selamatkan nyawa para sandera yang kapalnya dibajak itu dengan cepat," tandasnya.
Tubagus Hasanuddin terus terang mengaku kecewa berat, karena peristiwa pembajakan terhadap kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang sudah berjalan 27 hari, dianggapnya sangat terlambat proses menyelesaikannya, bahkan Pemerintah dinilainya cenderung pasif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
