REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin, menegaskan inklusifitas yang dibangun PKS saat ini sebagai bagian dari konsekuensi pelaksanaan ajaran Islam.

Ajaran Islam, kata Hilmi, harus menerima pluralitas sebagai kesadaran positif mendorong dinamika kehidupan. “Inklusifitas ini bukan taktik atau strategi, tapi pelaksaan ajaran Islam yang hakiki,” kata Hilmi, kepada wartawan, di sela-sela pelaksanaan Musyawaah Nasional (Munas) ke-2 PKS, di Jakarta, Sabtu (19/6).

Dalam Munas ke-2 kali ini, PKS mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersifat inklusif. Saat ini PKS terbuka untuk menerima kader berasal dari kalangan non-muslim. Munas ke-2 PKS juga diwarnai dengan seminar-seminar yang dihadiri pembicara dari kalangan dunia barat seperti Duta Besar Amerika Serikat, Cameron Hume dan Duta Besar Australia, Bill Farmer.

Hilmi menerangkan, jika sebelumnya PKS bersikap eksklusif, hal itu karena PKS sedang membentuk identitas diri. Dalam pembentukan identitas diri tersebut dibutuhkan proteksi. “Setelah kader-kadernya tersebar, Bismillah kita mulai bergaul dengan yang lain,” kata Hilmi.

Menurut Hilmi, keterbukaan PKS sebenarnya telah dideklarasikan sejak Mukernas PKS di Bali tahun 2008 lalu. Adapun hubungan PKS dengan etnis atau agama di luar Islam, kata Hilmi, telah dimulai sejak PKS bernama Partai Keadilan.

Hilmi mempersilakan, waga non muslim yang berminat menjadi kader PKS mendaftarkan diri lewat unit-unit struktural partai. “Ketika kita menawarkan ke non-muslim kita tidak menawarkan Islam, tapi menawarkan kebersamaan,” tambah Hilmi

Ikuti Whatsapp Channel Republika