REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI--Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) mengklaim ada kelompok politik nasional yang tidak menginginkan kasus Huria Kristen Batak Protestan di Ciketing, Kota Bekasi, Jawa Barat diselesaikan dengan tuntas. "Siapa kelompoknya kami sudah tahu, ini sudah pemain nasional bukan orang Bekasi, sayang banget kalau kita bisa terpancing," tegas Koordinator Nasional GPP, Damien Dematra kepada wartawan sesaat setelah mengadakan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Bekasi, Selasa (21/9).
Demian menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim terdiri dari empat orang untuk melakukan investigasi. Awalnya tim GPP hanya menduga hal tersebut, namun saat ini, kata Damien, pihaknya bisa melakukan konfirmasi terkait temuan timnya.
Tim itu menemukan fakta bahwa kelompok tersebut menjadikan kasus HKBP di Bekasi sebagai test case. Motifnya, lanjut Damien, adalah motif politik dan sama sekali bukan motif keagamaan. "Ini test case jika di Bekasi berhasil maka akan dicoba di daerah lainnya," jelas nya.
Tujuan kelompok politik itu adalah agar Peraturan Bersama Menteri (PBM) dicabut. Sebab dengan dicabutnya PBM maka akan terjadi kekacauan dengan begitu maka akan terjadi disintegrasi. "Agenda mereka seperti itu, ini sangat berbahaya, ngeri kan," kata Damien.
Tim GPP mengaku melakukan investigasi dengan netral tanpa berpihak pada siapa pun atau kelompok manapun. Damien mengatakan, dari awal investigasi pihaknya bersikeras agar investigasi benar-benar mengangkat kasus sesuai fakta. "Semua sesuai fakta dan data bukan berdasarkan titipan atau apapun, pers silahkan mengawal terus," tegasnya. GPP mendatangi kantor FKUB kota Bekasi guna meminta klarifikasi dan data terkait kasus HKBP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
