REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali mengkritisi kinerja Pemerintah dengan menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Ahad (23/1).
"Kami sangat prihatin terhadap kinerja Pemerintah yang cenderung gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya," kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.
Ia mengemukakan, pemerintah telah gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk mensejahterakan rakyat, melakukan penegakan hukum, menjaga aset kekayaan negara dan lainnya. "Masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan, meski angkanya menunjukkan penurunan," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Muhammad, Pemerintah juga gagal melakukan penegakan hukum. "Bagaimana bisa ada 148 kepala daerah yang terindikasi korup, belum lagi keterlibatan aparat hukum yang juga korup," tuturnya.
"Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum, yang bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara," tutur Muhammad.
Negara juga gagal melindungi moralitas rakyat. "Banyak survei yang menggambarkan pelajar dan mahasiswa yang melakukan hubungan pranikah," kata Muhammad menambahkan.
Ia menggambarkan, 51 persen pelajar di Jabodetabek terlibat seks bebas, begitu pun di Bandung (52 persen), Surabaya (54 persen), dan Medan (52 persen). ''Pemerintah gagal pula melindungi kekayaan rakyat berupa minyak dan gas, barang tambang, maupun lainnya yang lebih banyak dikuasai pihak asing,'' ucapnya.
Aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar 8.000 orang HTI dari Jabodetabek. Mereka datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Unjuk rasa juga diikuti kaum ibu yang membawa bayi dan balita. Demo diisi dengan orasi menggunakan dua mobil bak terbuka lengkap dengan perangkat sound system. Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk dan pamflet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
