REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Pengaturan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang ideal dapat dilakukan melalui pendidikan kedinasan. Para pegawai harus memiliki paradigma untuk melanjutkan pendidikan.
"Paradigma harus dibentuk untuk mau melanjutkan pendidikan," ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Asmawi Rewanzah, seusai menyerahkan sertifikat akreditasi Badan Diklat Mahkamah Agung di Bogor, Senin (09/08). Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan dari permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkaji ulang jumlah PNS.
Menurut Asmawi, konstruksi PNS di Indonesia memang sudah seperti tempayan yang gendut pada bagian tengahnya. "Seharusnya bentuknya segitiga," ungkapnya. Hal ini terjadi karena pembengkakan PNS golongan dua. Kebanyakan mereka hanya menempuh pendidikan sampai SMA.
Sedangkan pegawai golongan di atas mereka atau yang sudah mengantongi gelar sarjana justru kurang dari 10 persen. Apalagi mereka yang berpendidikan hingga S2 atau S3. "Kami minta, peneliti kami di setiap departemn harusnya ada yang jenjang pendidikan hingga k esitu (hingga S2 atau S3)," kata Asmawi. Saat ini PNS dengan pendidikan tinggi hanya terpusat pada pengajar atau dosen.
Untuk mengurangi PNS golongan dua, peningkatan pendidikan bisa menjadi solusi. Ketika bisa mendapatkan gelar sarjana maka golongan pun akan naik. Jenjang karier pun akan semakin tinggi jika tingkat pendidikan tinggi. Sehingga lama kelamaan golongan dua yang membengkak itu akan berkurang, mereka yang telah naik golongan akan lebih mudah disebar.
"Lalu seharusnya golongan satu tidak perlu lagi. Seperti untuk supir atau satpam. Sebaiknya menggunakan outsourcing," kata Azmawi. Karena golongan ini sulit untuk melanjutkan pendidikan. Selain karena gajinya yang kecil, tanggungan keluarga pun besar.
Cara kedua selain pendidikan adalah evaluasi PNS secara menyeluruh. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah faktor politik. Azmawi menilai akan banyak terjadi mutasi pegawai dadakan oleh kepala daerah. Tujuannya, lanjut dia, untuk mendapatkan kembali modal uang yang telah dikeluarkan selama pencalonan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
