REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus setara dengan DPR untuk menjamin terlaksananya keterwakilan masyarakat dan demokrasi di Indonesia. Faktanya, sistem dua kamar parlemen di Indonesia dinilai masih pincang karena masih didominasi peran partai politik melalui DPR. ‘’Sebagai sistem dua kamar, DPD seharusnya sama kuat dengan DPR. Saat ini, kan masih satu setengah kamar. DPR masih sangat dominan,’’ kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj usai menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kantor PBNU, Rabu, (12/5).
Menurut Said, bila peran DPD diperkuat, maka aliran aspirasi masyarakat di daerah akan lebih mudah tersalurkan. Hal itu karena DPD merupakan anggota parlemen yang dipilih langsung dan mewakili daerah dan bukan Parpol. ‘’DPD bisa menyuarakan aspirasi masyarakat daerah yang secara grafik katanya pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 4,5 persen, tapi kemiskinan di daerah-daerah tumbuh nyata,’’ katanya.
Said juga menyebutkan, penguatan DPD tidak akan membuat Indonesia menjadi negara federal seperti dikhawatirkan sejumlah pihak. Syaratnya, peran DPD diatur dengan jelas untuk tetap menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia. ‘’Kalau diatur dengan benar, insya Allah tidak akan mendorong jadinya negara federal,’’ katanya.
Bagi PBNU, menurut Said, empat pilar negara Indonesia sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena menjadi perekat seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda. Keempatnya adalah NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
Said menjelaskan, sikap tegas NU mendukung NKRI didasari sejarah Nabi Muhammad dengan Negara Madinah. Menurutnya, Nabi tidak pernah menginginkan pendirian negara Islam, tapi negara damai yang penuh keselamatan. ‘’Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam tapi Madinah, negara yang beradab, Madinah kan dari kata tamaddun, beradab untuk semua golongan,’’ katanya. muhammad bachrul ilmi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
