REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi merilis jadwal debat bagi tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. KPU juga telah mengumumkan bahwa debat capres-cawapres akan digelar sebanyak lima kali dengan proporsi tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.
Menanggapi keputusan itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, berpesan agar KPU sebagai penyelenggara Pemilu mematuhi format debat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"(Format) yang dulu sudah bagus, tinggal yang substansinya ditingkatkan. Jangan terlalu banyak eksperimen," kata Izzul dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Kamis (7/12/2023).
Izzul juga mendorong KPU untuk mendesain teknis pelaksanaan debat agar substantif dan tajam, sehingga seluruh gagasan Capres-Cawapres dapat diketahui oleh publik.
"Debat capres-cawapres itu forum kita untuk mengetahui lebih mendalam apa yang jadi otak dari masing-masing capres-cawapres. Oleh karena itu debat kandidat harus benar-benar berkualitas, jangan dibatasi seperti lomba cerdas cermat yang sangat prosedural tapi kemudian melupakan substansi. Oke ada aturan main, tapi yang paling penting substansinya masuk," katanya.
Debat pertama, akan dimulai pada 12 Desember 2023, untuk masing-masing capres yang akan mengangkat isu hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua, pada 22 Desember 2023, untuk cawapres mengangkat isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat ketiga, pada 7 Januari 2024 untuk capres mengangkat isu ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, dan infrastruktur.
Debat keempat, pada 21 Januari 2024 untuk cawapres mengangkat isu energi, SDA, SDM, pangan, pajak, karbon, lingkungan hidup, agraria dan masyarakat adat.
Debat kelima pada 4 Februari 2024 untuk capres mengangkat isu teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan (post Covid society), dan ketenagakerjaan.
"Mari kita dengarkan, mari kita tonton, kita saksikan apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi pandangan dan dari situlah kita lebih mengerti meski itu tidak cukup ya, harusnya kita nanti lebih jauh melihat tidak hanya dari debat itu tapi kita lihat track recordnya, dari pertemuan-pertemuan (uji gagasan) sudah banyak sehingga kita memilih yang punya kapasitas kapabilitas untuk memimpin bangsa ini," kata Izzul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
