Jumat 17 Nov 2023 11:26 WIB

MUI Apresiasi Sikap Tegas Jokowi dalam Membela Palestina pada KTT OKI Riyadh

MUI menilai Israel semakin brutal dan tak terpengaruh sedikit pun dengan seruan dunia

Rep: Muhyiddin/ Red: Fernan Rahadi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menghadiri KTT OKI di Riyahd, Arab Saudi.
Foto: Dok Setkab
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menghadiri KTT OKI di Riyahd, Arab Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyampaikan pernyataan tegas atas tindakan keji dan biadab Israel di Gaza, Palestina saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023). Hal tersebut sudah sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat Indonesia. 

"Sikap tegas Presiden Jokowi menunjukkan bentuk keberpihakan dan pembelaan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan diri dari cengkeraman dan kebiadaban Zionis Israel yang sudah melampaui batas-batas perikemanusiaan," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga

Menurut dia, presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah diplomatik yang strategis, cerdas, dan bermartabat melalui forum OKI dengan mengajak seluruh anggota OKI untuk mengambil peran terdepan dengan menggunakan semua cara, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan di Palestina.

Namun, menurut Zainut, MUI menilai bahwa Israel semakin brutal dan tidak terpengaruh sedikit pun dengan seruan dan desakan dunia Internasional untuk segera melakukan gencatan senjata dan memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan. 

"Serangan dan pembantaian brutal terhadap masyarakat sipil terus berlangsung, bahkan terakhir melakukan penyerangan ke kompleks medis al-Shifa dengan tujuan menghancurkan sistem layanan kesehatan Gaza dan menggusur warga Palestina," ucap Zainut.

Karena itu, MUI meminta Pemerintah Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB agar memberikan sanksi keras kepada Israel yang menolak resolusi DK PBB untuk jeda kemanusiaan dan membuka koridor kemanusiaan di Gaza yang memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. 

"DK PBB juga harus menghentikan ambisi jahat Israel yang ingin menganeksasi seluruh wilayah Gaza dengan dalih dan alibi melakukan Operasi Pedang Besi sebagai serangan balasan Israel atas serangan Hamas, yang semua itu adalah bentuk kebohongan besar Israel untuk melegitimasi keabsahan tindakan brutalnya," kata Zainut.

Lebih dari sebulan agresi Zionis Israel di Jalur Gaza, lebih dari 11.500 warga sipil telah tewas. Dari jumlah itu, 4.710 di antaranya adalah anak-anak, sementara 3.160 lainnya adalah perempuan, tenaga medis, jurnalis dan masyarakat sipil lainnya. 

"MUI mendukung kepada para pihak yang mengajukan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk diseret ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang," jelas Zainut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement