Kamis 01 Jun 2023 13:36 WIB

Gubernur Ingatkan Para Kades Jateng Soal Tekan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Anggaran

Kepala desa menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat terkecil.

Ilustrasi pencegahan stunting.
Foto: www.freepik.com
Ilustrasi pencegahan stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menggenjot penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dengan menggerakkan kepala desa untuk melakukan percepatan. Hal itu disampaikan Ganjar, dalam Silaturahmi Akbar bersama Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha di Hotel Fox, Kabupaten Banjarnegara. 

Ganjar juga mengupayakan optimalisasi anggaran desa dengan inpres yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Baca Juga

"Kita memberikan pesan ada target penurunan stunting, kemiskinan ekstrem mesti kita kejar. Tentu inline dengan masa jabatan saya yang berakhir 5 September ini kita genjot," ujar Ganjar seusai acara, seperti dilansir pada Kamis (1/6/2023). 

Ganjar menyebutkan, penggenjotan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dari tingkat desa karena kepala desa beserta perangkatnya telah menelurkan banyak program dan inovasi.

Hal itu karena kepala desa menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat terkecil. Sehingga kontrol daerah yang dilakukan jauh lebih mudah dan mencakup seluruh warganya.

"Saya mengapresiasi karena banyak desa yang punya inovasi di tingkat desa. Apakah tata kelolanya, apakah fasilitas desa termasuk BUMDesnya, kerja sama antardesa, ini pengalaman yang mesti kita kawal," kata Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar juga mendorong kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang digelontorkan ke desa.

Menurut Ganjar, realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan senilai Rp610,2 miliar.

Laporan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Kabupaten Banjarnegara, Ganjar menuturkan telah menyelesaikan laporan 100 persen. Ganjar meminta daerah lain untuk mengikuti Kabupaten Banjarnegara.

"Saya juga ingatkan karena kemarin pemeriksaan BPK itu laporannya ada yang belum sampai, meskipun administratif sifatnya, saya minta untuk dikejar. Tapi, di Banjarnegara alhamdulillah sudah selesai seratus persen," kata Ganjar.

"Maka target nasional ini kita bereskan di level pemerintahan yang terkecil. Sehingga nanti kalau itu beres, mengerucutnya ke atas performance-nya akan bagus. Dan saya ingatkan, jangan korupsi," kata Ganjar.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement