Rabu 24 May 2023 15:52 WIB

Gosip Korupsi BTS Seret 3 Parpol, Demokrat: Bongkar dan Jangan Tebang Pilih

Mahfud mengaku, tidak akan masuk lebih jauh ke polemik tersebut.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman
Foto: DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gosip dan isu kasus korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyeret tiga partai politik.  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD diharapkan mampu membongkar kasus tersebut.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menanggapi gosip dan isu tersebut. "Kita tunggu Prof Mahfud dan Presiden Jokowi bongkar tuntas kasus mega korupsi BTS di Kemeninfo, juga kasus Bansos di Kemensos. Periksa semua pihak yang terlibat, jangan tebang pilih," ujar Benny lewat akun Twitternya yang sudah dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Di samping itu, dia juga meminta, Mahfud untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait aliran dana korupsi pembangunan BTS tersebut. Sebab, informasi belum jelas sebaiknya tak disampaikan ke publik terlebih dulu.

"Tapi, jika benar harus diusut tuntas. Hanya aku tanya, mengapa melapor ke Presiden, why tidak langsung saja melaporkan informasi itu ke KPK atau kepada Kejaksaan Agung," ujar Benny.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, mengatakan, sudah mendengar soal isu dana dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke tiga partai politik. Namun demikian, dia mengaku, hanya menganggapnya sebagai gosip politik.

“Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden,” kata Mahfud di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan pemaparannya ke presiden beberapa waktu lalu, Mahfud mengaku, tidak akan masuk lebih jauh ke polemik tersebut karena adanya kekhawatiran kemelut politik. Sebab itu, dia mempersilakan Kejaksaan atau KPK yang menanganinya.

“Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni biar hukum yang menentukan itu,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement