REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Banyaknya aksi dan juga pernyataan sikap oleh kelompok masyarakat yang menolak rencana kedatangan Timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta, perlu direspons secara positif oleh pemerintah. Menurutnya, ini menunjukkan publik terus mendukung konsistensi pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel.

"Jadi jangan berpikiran negatif. Tidak ada yang mengaitkan dengan alasan agama, tetapi semua murni karena ingin pemerintah konsisten dengan semangat Pembukaan UUD 1945. Penolakan ini juga bukan hal yang tidak mungkin, karena FIFA dan UEFA di tahun 2022 secara resmi melarang keikutsertaan timnas Rusia dalam semua pertandingan sepak bola internasional dengan alasan Rusia melakukan invasi ke Ukraina," kata Sukamta dalam pernyataannya, Selasa (21/3/2023).

Sukamta memandang akan lebih banyak sisi positif yang didapatkan jika pemerintah melarang kehadiran Israel dalam Piala Dunia U-20 "Pertama, pemerintah akan dinilai konsisten dalam memperjuangkan amanat konstitusi sekaligus Presiden Jokowi akan tercatat dalam lembar sejarah sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soekarno yang berani menolak kehadiran tim Israel dalam ajang Asian Games tahun 1962," katanya.

Yang kedua, menurut Sukamta sikap tegas pemerintah Indonesia akan mendorong organisasi olahraga dunia berlaku adil (fair) dan tidak menerapkan standar ganda dalam kebijakannya.  "Jika secara aturan ada kesepakatan negara penjajah dilarang ikut serta dalam turnamen internasional, semestinya diterapkan kepada setiap negara penjajah," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Selanjutnya menurut Sukamta, secara teknis dengan tidak hadirnya Timnas Israel tentu akan lebih meringankan pemerintah dalam melaksanakan pengamanan. Serta tentu saja akan mengakhiri polemik di tengah masyarakat.

"Suasana kondusif dibutuhkan untuk kesuksesan perhelatan Piala Dunia U-20. Kalau timnas Israel dibolehkan hadir, dikhawatirkan polemik akan menguat. Untuk itu saya berharap pemerintah untuk bersikap tegas menolak kehadiran penjajah," katanya.

Sebelumnya, rencana kehadiran Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menuai pro kontra. Ketua Umum PSSI menyatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada timnas dari berbagai negara termasuk Israel. Sementara beberapa lembaga mendesak pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah untuk menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut. 

Menurut Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), KH Ahmad Kusyairi Suhail kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, harusnya membuat pemerintah Indonesia tegas menolak kedatangan Timnas Israel. "Hal ini, karena zionis Israel masih menjajah bangsa Palestina hingga kini," kata Kusyairi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Dia mengutip, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinei 1 disebutkan dengan gamblang, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan."

Dengan demikian, Kusyairi menegaskan, menolak kehadiran Timnas Israel adalah amanat kontitusi. Dia juga menyinggung pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara virtual, Rabu (23/9/2020).

Sukamta menyatakan posisi Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang sulit sebagai tuan rumah. Namun demikian Sukamta meminta pemerintah semestinya konsisten berpegang kepada amanat Pembukaan UUD 1945, yang menolak segala bentuk penjajahan.

"Kalau menilik sejarah, saat penyelenggaraan Asian Games tahun 1962, Presiden Soekarno menolak kehadiran kontingen Israel. Soekarno beralasan Israel telah melakukan penjajahan kepada Palestina. Sikap tegas Soekarno ini menyebabkan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menarik diri sebagai pelindung Asian Games IV. Puncaknya Indonesia keluar dari IOC dan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta, yang berjalan sukses dihadiri 48 negara," katanya.

Menurut anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini, sikap Presiden Soekarno saat itu membawa Indonesia memiliki posisi politik yang kuat di lingkup internasional, menjadi pemimpin negara-negara non blok. Tentu pemerintah Indonesia saat ini juga harus siap dengan konsekuensi politik atas sikap yang diplih. Mungkin akan ada pandangan Indonesia mempolitisasi ajang olah raga.

"Tentu kita setuju ajang olahraga dijauhkan dari tarik menarik politik, ajang olahraga menjadi wahana perdamaian dunia. Namun kenyataannya tidak jarang, organisasi olahraga dunia punya sikap standar ganda. Ini bisa terlihat saat ini, beberapa organisasi melarang atlit-atlit Rusia dalam berbagai even internasional, termasuk saat ini ada 30 negara yang menolak Rusia dalam ajang Olimpiade 2024 di Paris. Alasanya karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tetapi sikap ini tidak berlaku untuk Israel yang telah menjajah Palestina puluhan tahun. Ini kan jelas standar ganda, ada politisasi dalam ajang olahraga."

Oleh sebab itu Sukamta berharap pemerintah Indonesia jangan ragu dalam bersikap. Jika selama ini Indonesia senantiasa konsiten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terbebas dari penjajahan Israel. Semestinya pemerintah berani bersikap untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang U-20 di Indonesia.

"Pemerintah bisa melalukan diplomasi, menggalang dukungan dari berbagai negara untuk menolak keikutsertaan timnas Israel. Ada banyak negara yang menolak penjajahan Israel, tentu akan mendukung sikap Indonesia. Jika ini dilakukan tentu akan menjadi tekanan politik bagi Israel dan membuka lebih kuat upaya untuk memerdekakan Palestina," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut isu soal penolakan Tim Nasional (Timnas) Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia oleh sejumlah pihak telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20, menurutnya sejumlah lembaga pun memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Termasuk, kata dia, Kemenlu yang memiliki tugas diplomasi politik.

"Itu merupakan bagian pemerintah, di pemerintah ada tupoksinya masing-masing. Ini (isu penolakan Timnas Israel) banyak tugas ke Kemenlu," kata Zainudin di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/3/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika