REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sumaryanto, membuka suara ihwal tuntuntan mahasiswa dalam aksi yang digelar di Gedung Rektorat UNY, Kamis (19/1/2023). Sumaryanto mengklaim sudah menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa.
"Hampir semua yang menjadi aspirasi mahasiswa sampun (sudah) kami lakukukan. Yang lain juga kami tindak lanjut," kata Sumaryanto kepada Republika, Jumat (20/1/2023).
Ia mengatakan kampus memahami sejumlah masukan yang disampaikan mahasiswa. Namun ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan secara santun. "Mahasiswa juga harus santun dalam menyampaikan buah pikirannya," ucapnya.
Sumaryanto menegaskan UNY sangat berkomitmen membantu mahasiswa, termasuk yang kesulitan dana. Dirinya bahkan siap menjadi bapak asuh.
"UNY punya komitmen untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT di antaranya penundaan, penurunan, dan upaya lain melalui dana dompet pendidikan, mencarikan beasiswa, mencarikan bapak atau ibu asuh, dalam hal ini saya sendiri siap menjadi bapak asuh," ujarnya.
Sebelumnya sejumlah Mahasiswa UNY menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Rektorat UNY, Kamis (19/1/2023) siang. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.
"Tuntutannya ada banyak, tapi tiga tuntutan yang benar-benar kita dorong yaitu pertama memperbaiki sistem tata kelola dalam menentukan UKT mahasiswa," kata Koordinator Umum Aksi, Bun Bun Darmawan, di Gedung Rektorat UNY Kamis.
Mahasiswa juga menuntut agar rektorat mempertimbangkan untuk menambah prasyarat dari penentuan UKT yaitu tidak hanya orang tua meninggal tetapi juga kondisi ekonomi sesungguhnya. "Kemudian yang ketiga adalah meminta perpanjangan waktu untuk pembayaran UKT," ujarnya.
Mahasiswa UNY jurusan Manajemen 2020 itu pun menyayangkan sikap rektor yang enggan menemui mahasiswa pada aksi kemarin. Mahasiswa berkomitmen akan terus mengawal isu UKT hingga tuntutan mereka dipenuhi.
"Kami juga sudah membuat kajian di mana kajian itu sudah kami serahkan kepada bapak rektor dan harapannya ke depan di semester depan itu ada perbaikan tata kelola," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
