REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melaksanakan uji coba satu arah di kawasan Kayutangan selama tiga pekan. Perubahan waktu dari satu bulan menjadi tiga pekan ini diputuskan dalam rapat persiapan uji coba bersama perwakilan paguyuban angkutan kota (angkot) di Balai Kota Malang, Senin (16/1/2023).
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, uji coba akan diperpanjang apabila berjalan efektif. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, pihaknya akan mengembalikan ke sistem dua arah. "Saya jamin. Ini makanya tidak ada Perwal, diuji coba dulu," kata Sutiaji.
Adapun untuk jadwal dimulainya uji coba, pihaknya belum memutuskan pasti. Pemkot dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang masih perlu melakukan pendalaman dan kesepakatan dengan sejumlah stakeholder. Sebab itu, jadwal uji coba akan diumumkan lebih lanjut ke depannya.
Sutiaji mengatakan, program uji coba satu arah ini sebenarnya bertujuan agar masalah transportasi dapat terurai dengan baik. Hal ini penting mengingat tingkat kepadatan penduduk di Kota Malang terus berkembang setiap tahunnya. Kondisi ini dilatarbelakangi jumlah mahasiswa yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Untuk mengatasi masalah transportasi, kata Sutiaji, sebenarnya ada dua pendekatan. Pertama, yakni dengan melakukan pelebaran jalan tetapi prosesnya tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pengaturan rekayasa lalu lintas menjadi solusi terbaik di Kota Malang.
"Saya lihat daerah Bandung sudah satu arah. Madiun kota kecil, tapi kalau masuk enak karena satu arah. Jadi semuanya akan kita atur bersama-sama," ucap pria berkacamata ini
Saat ini, kata dia, pekerjaan rumah dari Dishub Kota Malang adalah bagaimana meminimalisasikan benturan antar-angkot. Pasalnya, ada jalur yang akan dilalui tujuh trayek angkot sehingga dikhawatirkan menimbulkan perebutan calon penumpang.
Di samping itu, Pemkot dan Dishub juga harus mencari solusi terkait dampak sosial yang akan dialami angkot terdampak. "Angkutan umum akan dipertimbangkan solusi terdekat apakah ada bantuan rekayasanya subisidi BBM. Namun itu belum keputusan, kita masih mikir (solusinya)," jelasnya.
Untuk diketahui, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari para sopir angkutan umum termasuk masyarakat sekitar Kayutangan. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Widjaja Saleh Putra mengatakan, pada agenda tersebut pihaknya memang tidak mengundang unsur masyarakat.
Menurut Widjaja, dinasnya sudah melakukan diskusi dengan masyarakat sebanyak tiga kali. Kesimpulan pertemuan tersebut tidak terlalu banyak. Poin utamanya lebih pada kekhawatiran dampak ekonomi yang sebenarnya tidak terlalu signifikan karena belum diuji coba.
Widjaja mencontohkan, gerobak untuk berdagang tidak masalah apabila masuk melawan arus di kawasan Kayutangan. Kemudian pihaknya juga berencana akan memanfaatkan bus Macito untuk bisa digunakan di kawasan Kayutangan. Bus untuk wisatawan tersebut dapat memasuki kampung di sekitar Kayutangan nantinya.
Di samping itu, Widjaja tidak menampik kemungkinan akan terjadi perebutan penumpang angkutan umum di jalur yang sama. Menurut dia, kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sebelum rencana uji coba muncul. "Siapa yang duluan, dia yang dapat," jelasnya.
Meskipun demikian, dia berharap para sopir tidak berkecil hati. Hal ini karena pihaknya berupaya memberikan solusi dengan menempatkan petugas di jalur-jalur tersebut. Langkah tersebut bertujuan agar penumpang dengan jurusan tertentu dapat naik sesuai trayeknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
