REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Jajaran pemerintahan Purbalingga, Jawa Tengah, di tingkat kecamatan diminta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pemerintah kecamatan dan jajarannya adalah miniatur pemerintahan di tingkat wilayah.
"Camat beserta seluruh jajarannya adalah wajahnya pemerintah di wilayah, jadi harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Tiwi saat apel kerja di kantor Kecamatan Padamara, Rabu (11/01/23).
Awal tahun, bupati memulai roadshow ke kecamatan-kecamatan. Kunjungan ini dalam rangka memberi pengarahan terkait penyelenggaraan pemerintahan untuk 2023.
"Masih di awal tahun kita perlu samakan persepsi agar bulan selanjutnya kita seiring sejalan. Kami akan roadshow ke kecamatan-kecamatan," jelasnya.
Apel ini diikuti oleh segenap jajaran ASN di Kecamatan Padamara, Korwil Dindikbud, puskesmas, dan para kepala desa. Kepada jajaran puskesmas, bupati titip pesan agar vaksinasi terus digenjot.
Ini karena ke depannya ada wacana seluruh biaya layanan terkait Covid-19 akan dibebankan kepada perorangan. Menurut dia, mumpung masih ditanggung pemerintah, ia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan sebaik-baiknya.
"Jangan sampai ada warga terutama lansia yang belum tervaksin sempurna," imbuhnya. Tidak hanya itu, bupati juga titip agar puskesmas tetap menyosialisasikan agar masyarakat taat protokol kesehatan.
Mengingat pencabutan PPKM bukan berarti Covid-19 hilang. Bupati kembali mengingatkan pentingnya inovasi di tengah keterbatasan SDM dan anggaran. Inovasi di 2022 diminta untuk bisa dikawal agar bisa terimplementasi dengan baik
"Kalau tahun lalu Korwil (Dindikbud) belum saya wajibkan untuk membuat inovasi, tahun ini harus bisa berinovasi. Sesuai pesan Bapak Presiden, ASN jangan hanya melakukan rutinitas, tapi juga harus berinovasi. Ini akan jadi dasar penilaian," kata dia.
Awal tahun ini, bupati menekankan agar ada prioritas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pastikan laporan tersusun dengan baik. Kegiatan 2022 harus sudah ter-SPj-kan dengan baik, jangan sampai ada permasalahan.
Hal ini sangat penting karena pada awal tahun ini, BPK akan melakukan audit. "Jangan sampai ada temuan yang mempengaruhi perolehan opini. Target kita bisa raih opini WTP yang ketujuh kalinya," katanya.
Bupati juga menginformasikan akan mengadakan penataan pejabat berupa mutasi dan promosi. Seluruh ASN harus siap ditempatkan di manapun.
"Kinerja ASN semuanya dinilai. Saya ini punya ranking, masing-masing kecamatan dan korwil. Meski saya tidak turun ke bawah tapi saya selalu evaluasi. Pastikan tunjukan pengabdian yang baik karena ini akan dijadikan dasar promosi mutasi," ungkapnya.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah tahun ini masih akan memprioritaskan terkait pemulihan ekonomi. Disamping itu juga fokus terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Selain dukungan APBD, ia juga minta dukungan dana desa (DD).
"Nantinya akan ada integrasi DD. Saat ini masih ada 62 desa miskin ekstrim, maka wajib alokasikan DD untuk kemiskinan dan stunting," kata bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
