REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Komnas HAM telah menerjunkan sejumlah anggota untuk melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan, Malang. Hal ini dilakukan mengingat tragedi tersebut telah menyebabkan ratusan Aremania meninggal dunia dan lainnya luka-luka.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Penyelidikan dan Pemantauan, Mohammad Choirul Anam mengatakan, pihaknya sebenarnya sejak Ahad (2/10/2202) berkomunikasi dengan beberapa Aremania. Para Aremania juga banyak mengirimkan video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen lainnya terkait kasus tersebut.
"Dan kami juga berkomunikasi dengan beberapa keluarga yang memang ada anggota keluarganya yang meninggal," kata pria yang disapa Anam tersebut kepada wartawan di kantor Arema FC, Kota Malang, Senin (3/10/2022).
Ia lantas mengungkapkan, ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Komnas HAM atas tragedi Kanjuruhan. Pertama, melakukan kunjungan kepada keluarga korban dan ke rumah sakit (RS).
Kemudian berkoordinasi dengan manajemen untuk bisa bertemu para pemain Arema FC. Melalui agenda-agenda tersebut, timnya ingin tahu lebih mendalam terkait tragedi Kanjuruhan.
Termasuk masalah penggunaan gas air mata yang dilemparkan ke atas suporter. Anam berharap langkah-langkah ini dapat membantu peristiwa ini menjadi lebih jelas.
Di samping itu, pihaknya sudah berbincang dengan sejumlah Aremania guna memastikan beberapa hal. Pertama, Komnas HAM telah dimintai oleh Aremania agar peristiwa ini bisa dilihat secara objektif.
"Kita telusuri objektivitasnya seperti apa, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau di video yang tersebar di berbagai kalangan ada tindakan kekerasan. Tidak hanya soal penggunaan gas air mata dan kekerasan tetapi kenapa itu bisa terjadi, nah itu yang akan kami dalami," jelasnya.
Adapun terkait isu penutupan pintu stadion, Komnas HAM menegaskan, akan mempelajari struktur Stadion Kanjuruhan terlebih dahulu. Pendalaman ini bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi di stadion tersebut.
Ini berarti termasuk teka-teki lokasi penembakan gas air mata dan korban yang terpapar. Atas hal ini, Komnas HAM meminta semua pihak untuk terbuka dan transparan dalam memberikan informasi.
"Termasuk kepolisian, TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan tersebut," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
