REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Provinsi Jabar harus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh stagflasi global. Yakni, stagnasi dalam perekonomian diikuti inflasi global yang semakin tinggi.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Jabar perlu memanfaatkan potensi berkembangnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di antaranya melalui optimalisasi sektor maritim dan industri kreatif creator games.
"Maritim, potensi di Jabar tak kalah besar teutama ada di selatan baik ikan tangkap maupun budi daya. Tapi terkendala konektivitas infrastruktur," ujar Herawanto di acara Media Update terkait Perkembangan Perekonomian Jawa Barat, akhir pekan ini.
Hadir dalam diskusi, Kepala Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya Darjana serta Ketua ISEI Cabang Bandung Prof Martha Fani Cahyandito.
Herawanto menjelaskan, untuk mencegah agar tak stagnan, pertumbuhan ekonomi yang eksisting harus dijaga jangan sampai terdampak dan tak bisa produksi. Namun, salah satu yang paling penting adalah identifikasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
"Potensi Maritim dan perikanan ini salah satu perekonomian yang patut di garap lebih serius terutama selatan. Selama ini yang diandalkan di utara Jabar yaitu ikan tangkap. Padahal di selatan bisa sangat gede baik tangkap maupun daratan budi dayanya. Ini sumber pertumbuham baru," paparnya.
Selain itu, potensi lain yang bisa dikembangkan adalah wisata dan produk kreatif harus jadi pemain nasional.
"Digital kita punya anak-anak muda kreatif yang potensinya berkembang pasar dari tahun ke tahun. Selain produk kreatif yang lain," katanya.
Herawanto optimistis, potensi maritim Selatan Jabar akan optimal kalau jalan tol Gede bage Tasikmalaya Cilacap sudah terealisasi. Karena, potensi konektivitas terbuka.
"Di depan mata potensi maritim akan tinggi. Investor pun aka banyak melirik," katanya.
Pada kesempatan tersebut, kata dia, disampaikan juga beberapa rekomendasi kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan, kata dia, adalah pertama melalui langkah koordinatif merespon potensi stagflasi dunia dan tekanan inflasi yang tinggi. Yakni, melalui penguatan strategi kebijakan 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif).
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga kepastian ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di wilayah Jawa Barat didukung oleh penerapan teknologi serta ketersediaan sistem informasi yang memadai.
Kedua, kata dia, menjaga perbaikan kinerja ekspor dan investasi Jawa Barat di tengah tekanan stagflasi global.
Berbagai dukungan, kata dia, di antaranya melalui pemberian kemudahan dan insentif ekspor terutama pada komoditas potensial diluar yang ada seperti perikanan dan maritim serta pertanian di Jawa Barat Selatan yang perlu didukung dengan konektivitas yang baik.
Selain itu, kata dia, upaya meningkatkan efisiensi industri hulu hilir, optimalisasi substitusi bahan baku impor dan pemanfaatan limpahan order dari negara pesaing melalui penetrasi ceruk pasar baru ke pasar potensial. Seperti Australia dan Arab Saudi untuk komoditas electronic vehicle perlu ditingkatkan lebih lanjut.
Saat ini, kata Herawanto, Jawa Barat masih mencatatkan kinerja ekspor yang positif dan semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 17,73 persen pada posisi Mei 2022. Kondisi tersebut juga didukung indikator Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Barat yang tercatat sebesar 59,9, yang mencerminkan geliat pelaku industri manufaktur pada fase ekspansif.
Hal ini juga, kata dia, memberikan nafas bagi bergeraknya sektor perdagangan yang diantaranya ditunjukkan oleh data yang dirilis Gaikindo bahwa adanya peningkatan mobil dalam negeri yang tumbuh 5,03 persen (yoy) diiringi terbukanya pasar ekspor baru seperti Australia dan Timur Tengah.
Keempat, kata dia, mempercepat realisasi fiskal pemerintah daerah selain untuk menjaga konsumsi masyarakat, juga untuk mendorong realisasi kegiatan investasi proyek infrastruktur baik PSN nasional maupun daerah.
Kelima, kata dia, peningkatan kapasitas pekerja untuk memenuhi kebutuhan industri melalui edukasi dan vokasi pendidikan teknologi.
"Keenam, peningkatan inklusi dan literasi digital melalui pemanfaatan teknologi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
