REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mulai menjalankan sejumlah skema guna mendorong bangkitnya kembali UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di daerahnya.
Pandemi Covid-19 --yang telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir-- telah berdampak bagi iklim usaha, UMKM serta kegiatan usaha mikro lain yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.
Beberapa pelaku UMKM di antaranya bahkan harus menelan pil pahit dan jatuh pailit, karena tidak mampu lagi memutar roda kegiatan usaha mereka akibat situasi ekonomi yang semakin sulit.
"Pemkab Semarang berkomitmen memulihkan usaha para pelaku UKM/ UMKM yang terpuruk karena pandemi Covid-19," ungkap Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha pada acara temu kemitraan pelaku UMKM dan pengusaha besar, di Abimantrana Ballroom, The Wujil Resort and Convention, Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (3/11).
Menurut bupati, saat ini Pemkab Semarang telah menyiapkan sejumlah skema dalam rangka mendorong pulihnya kegiatan usaha --baik UKM maupun UMKM-- yang ada di daerahnya.
Temu kemitraan pelaku UMKM dan pengusaha besar di Kabupaten Semarang ini merupakan salah satu langkah yang diupayakan Pemkab Semarang dalam membangkitkan kembali iklim usaha tersebut.
Dengan meningkatkan frekuensi forum semacam ini akan dapat menciptakan jaringan pemasaran maupun kerja sama lain yang saling menguntungkan, antara para pelaku UMKM dengan perusahaan besar.
Maka bupati juga memerintahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang menambah frekuensi dialog pelaku UMKM dan pengusaha besar.
“Jika ada perusahaan besar yang membutuhkan pasokan bahan baku dan dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM tentu akan sangat membantu pengembangan usaha kecil,” jelas bupati.
Selain itu Pemkab Semarang juga akan diberikan kemudahan penerbitan izin usaha, guna mendorong dan memacu bangkitnya kegiatan UMKM dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.
Misalnya Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sedangkan untuk izin dari instansi lain --seperti sertifikat halal dari MUI-- juga akan dibantu dengan memberikan fasilitasi khusus.
Masih terkait dengan upaya mendorong kemajuan UKM di daerahnya, Pemkab juga akan menata beberapa aset daerah menjadi kawasan terpadu pengembangan potensi pertanian, pariwisata dan UMKM.
Yang sudah on progres, Pemkab Semarang bakal membangun pusat kegiatan UKM (UKM Center) di kawasan Lopait, yang berada di wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
Di lokasi yang terletak di tepi jalan raya (jalur otama) Semarang- Solo itu akan dijadikan tempat menampung berbagai kegiatan niaga para pelaku UKM/ UMKM yang ada di Kabupaten Semarang.
“Kita rencanakan tahun 2022 depan akan dimulai pembangunannya dan pembangunan UKM Center ini akan menyerap anggaran hingga mencapai Rp 7,7 miliar,” tandas Ngesti Nugraha.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro menambahkan, temu kemitraan pelaku UKM dan pengusaha dilaksanakan untuk menuntaskan kendala utama pelaku UMKM.
Ia mengatakan sampai saat ini pemasaran produk masih menjadi momok dalam upaya memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Semarang.
Karena itu DPMPTSP harus menginisiasi penyelesaian masalah tersebut, melalui kemudahan perizinan seperti yang diamanatkan oleh terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Maka sesuai dengan RPJMD, akan diberikan kemudahan izin bagi pelaku UMKM. "Selain itu akan diciptakan perusahaan besar yang pro UMKM dengan pola 'bela- beli' produk lokal, Kabupaten Semarang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua UKM Center Kabupaten Semarang, Kisnarko menyambut baik kepedulian Pemkab Semarang mendorong dan mengembangkan UKM/ UMKM di daerahnya.
“Selain penjualan secara online di masa pandemi, pemasaran offline juga akan dapat membantu meningkatkan omzet para pelaku UKM dan UMKM agar roda usahanya bisa terus berputar,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
