Rabu 11 Nov 2020 22:30 WIB

Megawati Tuding Jakarta Kota Amburadul, Benarkah?

Megawati mengaku heran Jakarta tidak masuk daftar Kota Ramah Mahasiswa

Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (11/11/2020). Kawasan Kota Tua dibuka bagi masyarakat umum secara terbatas serta untuk menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat saat PSBB transisi.
Foto: WAHYU PUTRO A/ANTARA
Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (11/11/2020). Kawasan Kota Tua dibuka bagi masyarakat umum secara terbatas serta untuk menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat saat PSBB transisi.

IHRAM.CO.ID --- Oleh Flori Sidebang, Febrianto Adi Nugroho

JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku heran Jakarta tidak masuk daftar Kota Ramah Mahasiswa atau City of Intellect versi riset Universitas Negeri Jakarta. Katanya, Jakarta adalah kota yang kini amburadul.

Baca Juga

"Saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul, karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini dapat dilakukan tata kotanya, masterplan-nya, dan lain sebagainya, siapakah yang buat hal ini tentunya para akademisi, insinyur dan lain sebagainya dan lain sebagainya," kata Megawati, Selasa (10/11).

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriayatna, melihat sisi amburadulnya Jakarta dari faktor masyarakatnya. Jakarta amburadul akibat kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang budaya atau perilaku hidup di perkotaan.

"Amburadul kotanya itu karena kurang teredukasinya masyarakat tentang budaya berkota. Jadi, ibaratnya Jakarta ini dibangun modern, apa-apa dibangun, tapi jiwa warganya itu belum terbangun. Jadi ibaratnya kotanya metropolitan, tapi mentalnya masih katrokan," kata Yayat saat dihubungi Republika, Rabu (11/11).

Yayat menjelaskan, beberapa waktu lalu Jakarta memang mendapatkan penghargaan dunia dalam hal integrasi transportasi publik, yakni Sustainability Transport Award (STA) 2021. Namun, prestasi itu tidak sejalan dengan tindakan masyarakat yang justru membakar fasilitas publik, yakni halte bus Transjakarta saat demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

"Ketika dunia menilai, mengapresiasi penilaian transportasinya, tapi kok halte-haltenya kemarin dibakar waktu demo. Kenapa harus dirusak? Kenapa fasilitas-fasilitas publik yang tujuannya juga untuk warga Jakarta itu dibakar?" ujarnya.

"Sepertinya orang tidak menyadari bahwa itu milik masyarakat. Pertanyaannya, rasa memiliki itu tidak muncul karena tidak punya budaya berkota," lanjut dia.

Yayat menjelaskan, budaya berkota artinya peduli dan merawat kondisi kota, tempat bermukim. Kemudian taat terhadap aturan yang ada.

Namun, ia menilai kepedulian itu belum tampak di Jakarta sehingga menimbulkan kesan amburadul. Faktanya, jelas dia, tampak dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan, seperti membuang sampah sembarangan, parkir sembarangan, dan tidak tertib dalam berlalu lintas.

"Jadi intelektual itu artinya orang yang punya edukasi, punya pengetahuan, pengalaman yang bisa menghargai kotanya. Kita ini selama ini bangun, bangun, tapi nggak pernah diajarkan ke masyarakat, bagaimana kita hidup lebih teratur, lebih tertib dengan hasil pembangunan," jelas dia.

Di sisi lain, ia mengatakan, Jakarta juga menghadapi tekanan urbanisasi yang besar. Sehingga, menurut dia, harus ada program bina kependudukan yang dapat mengedukasi warga dalam hal menghargai pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi.

"Kalau bisa pemimpinnya juga harus lebih turun ke bawah, merasakan. Kalau kita melihat Kota Surabaya kok jadi apik sih? Karena itu tadi, pemimpinnya turun ke bawah, ikut terlibat mengubah (perilaku masyarakat)," ungkap Yayat.

"Jadi maksud saya itu, kita juga perlu menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut mengedukasi. Sama contoh, Jakarta ini ada PSBB, PSBB Transisi, tapi nggak berubah tuh perilakunya (masyarakat)," sambungnya.

Yayat menuturkan, bukan hanya pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan, tetapi juga perlu adanya ketegasan dari Pemprov DKI dalam membangun perilaku masyarakat. Sebab, menurutnya, pembangunan perilaku masyarakat di Jakarta masih kurang.

"Iya, tegas itu bukan artinya harus keras. Artinya itu taat aturan, tapi untuk sampai sana kan ketegasan itu bisa menimbulkan penghormatan kalau keberadaan pemimpin-pemimpin yang turun ke bawah, ikut mengedukasi (masyarakat) itu juga penting," tutur dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, punya pendapat berbeda soal kondisi Jakarta. Politikus Gerindra itu mengatakan, baru-baru ini Ibu Kota justru memperoleh sejumlah penghargaan, salah satunya dalam hal integrasi transportasi publik. "Saya kira gini, dalam waktu yang hampir bersamaan, DKI banyak mendapat penghargaan, berbagai jenis ya," kata Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

BACA JUGA: Innalillahi, Ledakan Guncang Jeddah Arab Saudi!

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement