REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Sholahuddin Al Aiyub menuturkan, MUI akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebelum mengeluarkan ketentuan perayaan Idul Adha di tengah pandemi. Ini diperlukan untuk memastikan keamanan daerah berdasarkan status kewaspadaan.
"Nanti akan kita coba koordinasikan dengan kondisi di lapangan dengan berkoordinasi dengan BNPB, Satgas Covid-19. Supaya kita mendapatkan informasi terkini terkait pelaksanaan Idul Kurban. Kami belum bisa menetapkan sebelum berkoordinasi dengan BNPB," kata dia kepada Republika, Rabu (25/6).
Apalagi, lanjut Sholahuddin, yang mengetahui bagaimana kondisi lapangan adalah Gugus Tugas Covid-19. Ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan MUI ini berupa panduan untuk masyarakat Muslim menjalankan ibadah shalat Idul Adha dan kegiatan pemotongan hewan kurban.
"(Panduan) ini nantinya bukan hanya terkait pelaksanaan shalatnya tetapi juga pelaksanaan kurbannya. Komisi Fatwa sudah membahas masalah ini. Mohon doanya, semoga dalam waktu dekat bisa dirilis kepada masyarakat sebagai panduan dan pedoman masyarakat," katanya.
Ketentuan yang akan dikeluarkan MUI itu, jelas Sholahuddin, akan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada seperti pengetahuan mereka dalam menegakkan protokol kesehatan. Sebab, ini juga punya pengaruh terkait penanganan Covid-19.
Hal berikutnya yang akan dipertimbangkan, terang Sholahuddin, yakni kondisi penyebaran Covid-19 di suatu daerah. Di Jakarta misalnya, penanganan Covid-19 ini sudah sampai tingkat kelurahan bahkan RW.
"Jadi, RW yang misalnya masuk zona merah atau kuning. Tentu ini memudahkan kita untuk memberikan imbauan terkait pelaksanaan keagamaan khususnya shalat Idul Adha," tutur dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
