REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara ijazah. Jokowi mempersilakan pihak yang hendak menempuh jalur tersebut mengikuti mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang harus dipatuhi. "Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Jokowi di kediamannya, Kamis (8/10/2026).
Jokowi juga tak mempersoalkan hal tersebut apabila melewati mekanisme yang ada. “Saya kira itu. Nggak ada masalah," katanya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebelumnya, Jokowi juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi menegaskan menghormati putusan MK beserta seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang diberikan.
"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," kata Jokowi saat ditemui awak media, Kamis (8/10/2026).
Jokowi kemudian menanggapi soal pertimbangan MK yang disebut berkaitan dengan tidak ditemukannya ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA atau sederajat Gibran.
Menurut Jokowi, setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Dia mengatakan terdapat berbagai jalur pendidikan yang dapat ditempuh seseorang sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi.




