Rabu 07 Oct 2026 17:00 WIB

Ini Dasar Pegangan KPU Loloskan Gibran Saat Pencalonan Wakil Presiden

KPU sebut sudah ada surat penyetaraan yang dikeluarkan oleh

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah SMA-nya, Rabu (7/10/2026).
Foto: REPUBLIKA/Muhammad Noor Alfian Choir
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah SMA-nya, Rabu (7/10/2026).

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah SMA atau sederajat. Hal itu diungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengaku sadar bahwa fakta sidang itu menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya terkait pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Baca Juga

Meski begitu, ia menyatakan, dasar pengambilan keputusan itu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya dan tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud serta sampai saat ini pengaturan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih tetap sah dan berlaku," kata dia melalui keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran.

Saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.

Mururut Afifuddin, terdapat dua keadaan yang menjadi perhatian dasar dalam pemeriksaan KPU saat itu. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri.

Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.  "Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut," kata dia.

 

 

Berita Lainnya

Rekomendasi