REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan dan konflik agraria serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Sudarsono Soedomo menyebut, kepastian hukum harus menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan reforma agraria.
Dia menilai, reforma agraria tidak boleh justru melahirkan ketidakpastian baru, terutama terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sah dan masih berlaku. "Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil, bukan mengganti satu ketidakpastian dengan ketidakpastian yang lain," kata Sudarsono dalam keterangan pers di Jakartam Rabu (7/10/2026).
Sudarsono menyampaikan, kepastian hukum dalam reforma agraria tidak cukup hanya ditandai dengan adanya undang-undang atau aturan tertulis. Kepastian tersebut harus mencakup kejelasan mengenai objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Dengan kerangka tersebut, sambung dia, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang nantinya memperoleh tanah. Pemerintah juga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.




