Rabu 07 Oct 2026 09:35 WIB

Pakar Dorong UU Reforma Agraria Jamin Kepastian Hukum dan Investasi

Reforma agraria tidak boleh justru melahirkan ketidakpastian barul

Pengunjuk rasa mengikuti aksi Hari Tani Nasional ke-65 di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Aksi yang diikuti oleh petani dari berbagai daerah tersebut menuntut pemerintah untuk mewujudkan reformasi agraria demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan bagi rakyat. Selain itu mereka meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Indonesia secara menyeluruh dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi.
Foto: Republika/Prayogi
Pengunjuk rasa mengikuti aksi Hari Tani Nasional ke-65 di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Aksi yang diikuti oleh petani dari berbagai daerah tersebut menuntut pemerintah untuk mewujudkan reformasi agraria demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan bagi rakyat. Selain itu mereka meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Indonesia secara menyeluruh dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan dan konflik agraria serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Sudarsono Soedomo menyebut, kepastian hukum harus menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan reforma agraria.

Dia menilai, reforma agraria tidak boleh justru melahirkan ketidakpastian baru, terutama terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sah dan masih berlaku. "Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil, bukan mengganti satu ketidakpastian dengan ketidakpastian yang lain," kata Sudarsono dalam keterangan pers di Jakartam Rabu (7/10/2026).

Baca Juga

Sudarsono menyampaikan, kepastian hukum dalam reforma agraria tidak cukup hanya ditandai dengan adanya undang-undang atau aturan tertulis. Kepastian tersebut harus mencakup kejelasan mengenai objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.

Dengan kerangka tersebut, sambung dia, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang nantinya memperoleh tanah. Pemerintah juga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

Berita Lainnya

Rekomendasi