REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BIMA, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini menjadi syarat utama dalam pengusulan program prioritas daerah tersebut kepada pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyatakan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada kementerian terkait dan kini sedang dalam proses. Pihaknya menekankan bahwa kesiapan lahan merupakan faktor krusial agar program ini dapat direalisasikan.
"Kami terus berjuang, bukan hanya sekadar menyampaikan proposal, tetapi bagaimana secara faktual Sekolah Rakyat bisa berdiri di Kota Bima," ujar Feri di Kota Bima, Jumat.
Persyaratan Lahan Clear and Clean
Feri menjelaskan, lahan yang disiapkan harus memenuhi persyaratan clear and clean serta ketentuan teknis pembangunan. Lokasi yang dipilih memiliki akses jalan raya, relatif jauh dari permukiman, dan dinilai aman dari potensi banjir.
"Kami juga sudah menyiapkan lahan yang representatif. Yang paling utama itu kesiapan lahan, termasuk memastikan tidak ada persoalan clear and clean," tegasnya.
Pemerintah daerah juga turut memperhatikan akses dan fasilitas pendukung di sekitar lokasi sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan. Saat ini, Pemkot Bima terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Dampak Luas bagi Pendidikan dan Ekonomi
Feri menilai pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bima berpotensi memberikan manfaat yang luas. Program ini tidak hanya menyasar warga Kota Bima, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat dari wilayah sekitar sesuai ketentuan penerima manfaat.
"Manfaat Sekolah Rakyat ini luar biasa. Masyarakat sekitar juga bisa menggerakkan ekonomi, sehingga dampaknya tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga terhadap perekonomian," katanya.
Keberadaan program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga sasaran di kawasan timur Pulau Sumbawa. Masyarakat dari Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu pun berpotensi memperoleh manfaat apabila hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau program ini hadir di Kota Bima, bukan hanya untuk masyarakat Kota Bima, tetapi daerah-daerah sekitarnya juga bisa dirangkul," ujar Feri.
Pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh kesiapan yang menjadi kewenangannya agar proses pengusulan dapat berjalan lancar. Feri menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan apabila usulan ini mendapat persetujuan.
"Kami antusias untuk berikhtiar dan berjuang mendapatkan kesempatan bagaimana Sekolah Rakyat bisa berdiri di Kota Bima," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika