REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO, – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah mengevaluasi kondisi 187 unit Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Dari total unit yang ada, sebanyak 70 unit di antaranya memerlukan rehabilitasi agar dapat berfungsi optimal.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, mengungkapkan bahwa dari 187 unit JIAT, hanya 117 unit yang masih beroperasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur tersebut mampu mendukung kebutuhan air petani ketika debit air sungai terbatas.

"Dengan adanya program JIAT, diharapkan produktivitas petani tidak menurun meskipun musim kemarau. Karena itu, perlu dipastikan berapa luas lahan yang bisa diairi dan apakah masyarakat di sekitar sumur masih aktif bercocok tanam," ujar Jamal di Gorontalo, Jumat.

Setiap unit JIAT diproyeksikan mampu mengairi lahan pertanian seluas 5 hingga 10 hektare. Namun, kapasitas tersebut perlu diverifikasi melalui data kondisi sumur, luas lahan terlayani, serta aktivitas pertanian masyarakat di sekitar lokasi.

Gubernur Minta Data Operasional Dilengkapi

Jamal menambahkan, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail telah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk melengkapi data operasional seluruh JIAT. Data ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Setelah data tersedia, Gubernur direncanakan akan meninjau langsung kondisi JIAT di lapangan.

Sementara itu, Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo, Ali Rahmat, menyatakan pihaknya telah menyiapkan program pembangunan dan rehabilitasi JIAT dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Program ini dirancang berlangsung hingga tahun 2030.

"Pada 2027, direncanakan pembangunan 18 sumur baru dan rehabilitasi 10 sumur," kata Ali Rahmat.

Evaluasi JIAT ini sebelumnya menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat pemaparan laporan kemajuan pelaksanaan program JIAT dan daerah irigasi di Provinsi Gorontalo. Rapat yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa, Gubernuran, pada Kamis (1/10).

Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan infrastruktur irigasi air tanah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan lahan pertanian dan secara langsung mendukung produktivitas petani.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika