REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin menjelaskan, pembangunan kawasan perbatasan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan wilayah yang lebih luas dan tidak terbatas pada fungsi keluar-masuk orang dan barang.
“Pembangunan perbatasan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembangunan titik exit-entry, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membuka keterhubungan ekonomi di wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini,” ujar Nurdin dalam Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan kementerian/lembaga terkait di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Forum pembahasan tersebut melibatkan unsur lintas kementerian/lembaga, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, dan BIN.
Dia mengatakan, sistem gerbang negara di Papua saat ini mencakup tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, yakni PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota. Menurut Nurdin, pengembangan konektivitas tersebut perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan masyarakat perbatasan, termasuk warga Papua yang berada di Papua Nugini dan memiliki keinginan untuk kembali, pemenuhan hak masyarakat adat, serta penguatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Ia mencontohkan, kawasan Yetetkun yang menunjukkan adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi salah satu rujukan dalam membangun pendekatan pembangunan perbatasan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya,” kata Nurdin.
Nurdin menjelaskan, hubungan kekeluargaan dan keterikatan masyarakat Papua di PNG dengan komunitas adat serta tanah ulayat di wilayah asal merupakan modal sosial yang dapat diperhatikan dalam pendekatan pemulangan secara sukarela.




