REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, meminta para pelaku usaha yang berinvestasi di wilayahnya untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Langkah ini diambil sebagai strategi konkret untuk menekan angka pengangguran di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Ia meminta agar posisi tenaga kerja non-keahlian khusus (unskilled) dipastikan diisi oleh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ambon.
"Silakan berusaha, tetapi berikan kesempatan bekerja bagi anak-anak Kota Ambon. Untuk posisi tenaga kerja non-keahlian khusus (unskilled), pastikan mereka ber-KTP Ambon. Jika setiap usaha menyerap tenaga kerja lokal, dampak penurunan pengangguran di kota ini akan sangat signifikan," kata Bodewin di Ambon, Kamis.
Menurutnya, para pelaku usaha diharapkan tidak hanya fokus pada keberlanjutan bisnis mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Di sisi lain, ia menekankan bahwa Pemkot Ambon tetap memberikan kemudahan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi.
Kemudahan Investasi dan Tanggung Jawab Sosial
Bodewin memastikan bahwa proses perizinan akan berjalan sesuai aturan dan tidak akan dihambat oleh birokrasi yang berbelit maupun praktik pungutan liar (pungli). "Kami memberikan karpet merah kepada para pengusaha, dalam artian kemudahan proses sesuai aturan. Pemerintah daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi masuknya investasi," tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah apresiasinya terhadap ekspansi investasi Point Coffee di Kota Ambon. Pembukaan gerai baru tersebut dinilai sebagai salah satu indikator positif perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata.
Bodewin menambahkan, iklim usaha yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dengan demikian, manfaat dari setiap investasi dapat dirasakan secara seimbang oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika