REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan bangunan dengan perabotan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, memunculkan pertanyaan soal pendananya. Kesaksian dari pihak yang mengetahui seluk beluk lapas itu mengindikasikan “donaturnya” adalah para narapidana kelas kakap.
“Bangunan gereja dan yang dibelakangnya itu didanai Ferdy Sambo,” kata sumber Republika tersebut. Yang dimaksukan adalah terpidana kasus pembunuhan yang kini diganjar hukuman penjara seumur hidup di Lapas Cibinong. Kuasa hukum Ferdy Sambo telah menyangkal kliennya tinggal di ruangan mewah di Lapas Tersebut.
Untuk diketahui, di kompleks Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Cibinong, berdiri tiga ruang ibadah yakni gereja, masjid, dan vihara. Terhubung dengan ruang-ruang ibadah itu adalah ruangan-ruangan mewah yang disewakan mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Sementara Ombudsman RI juga mengungkap temuan terkait keberadaan klaster hunian mewah di Lapas Cibinong. Ombudsman menyatakan adanya 13 unit rumah yang dibangun secara swakelola secara bertahap sepanjang 2021 hingga 2025. Bangunan tersebut berdiri di bantaran Sungai Ciliwung dan disebut tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan sumber anggaran yang digunakan untuk membangun sejumlah hunian tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Mashudi menjelaskan, bangunan yang disebut sebagai klaster mewah dalam temuan Ombudsman itu merupakan bagian dari rumah dinas dan mess pegawai. Secara keseluruhan, terdapat 16 unit bangunan.
"Dari 16 unit itu, tiga unit tercatat dalam SIMAK BMN. Sementara 13 unit lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung," ujar Mashudi. Pada Rabu, bangunan-bangunan itu dirobohkan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan akan mengonfirmasi ulang mengenai sumber dana pembangunan fasilitas mewah yang bukan berasal dari APBN.
Rudi menyebut dananya berasal dari swadaya, tapi tak merinci siapa saja yang terlibat pendanaan pembangunan. "Hasil sementara ya. Dari bangunan ini bukan bersumber dari APBN. Ini swadaya sendiri," kata Rudi saat kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Lapas Cibinong pada Rabu (30/9/2026).
Rudi pun memastikan bangunan yang disidak Ombudsman menyalahi aturan tata ruang. Sebab rumah itu dibangun tepat di pinggir sungai.
"Tidak terdaftar. Tidak punya izin mendirikan bangunan karena dipinggir sungai ini dilarang. Bangunan ini ada yang ditempati dengan adanya ditandai foto, kami tindaklanjuti siapa yang membiarkan. Dan fasilitas lain ada simulator golf itu belum jadi, baru rencana, kami dalami gimana pengadaan. Termasuk ruang asimilasi," ujar Rudi.




