Selasa 29 Sep 2026 05:31 WIB

Ombudsman Siap Ungkap Fakta Sidak Lapas Cibinong dalam Rapat Terbuka di DPR Hari Ini

Komisi II DPR memanggil Ombudsman RI untuk hadir dalam rapat pada Selasa.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan bagian belakang Lapas Kelas IIA Cibinong yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan bagian belakang Lapas Kelas IIA Cibinong yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan siap menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak (sidak) Lapas Kelas II A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (29/9/2026). Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi II sebagai mitra Ombudsman RI.

"Ombudsman RI siap secara terbuka menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR RI," ucap Syafrida dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga

Ia menegaskan ORI siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia.

Dia menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin, terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas II A Cibinong, dikarenakan hingga pukul 10.00 WIB pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut.

Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.

 

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi