REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pembongkaran bagian dari Masjid Shahi di Ujjain, Madhya Pradesh di India pada Senin (26/9/2025) menyoroti maraknya penghancuran bangunan terkait komunitas Muslim di negara tersebut. Pembongkaran-pembongkaran ini kian marak selepas berkuasanya Perdana Menteri Narendra Modi yang didukung Bharatiya Janata (BJP), partai pengusung nasionalisme Hindu.
Hingga kini tidak tersedia basis data resmi pemerintah India yang mencatat secara nasional seluruh pembongkaran masjid berdasarkan tahun, lokasi, alasan hukum, dan status perkara.
Namun, ada sejumlah data parsial dari lembaga hak asasi, organisasi masyarakat sipil, media, serta dokumen pengadilan. Data tersebut menunjukkan adanya rangkaian pembongkaran masjid dan tempat ibadah Islam dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan alasan pendudukan lahan secara ilegal, pembangunan tanpa izin, proyek infrastruktur, dan penertiban tata ruang. Pada saat yang sama, sejumlah peneliti dan organisasi hak asasi melihat fenomena tersebut dalam konteks menguatnya politik Hindu nasionalis atau Hindutva.
Media India The Quint, misalnya, mencatat 20 tindakan pembongkaran terhadap bangunan atau kawasan yang berkaitan dengan umat Muslim antara Juni 2024 hingga Februari 2026. Dari jumlah itu, 11 kasus bermula dari pengaduan atau Public Interest Litigation (PIL) yang menuduh bangunan tersebut ilegal.
Data lain yang dikutip The Quint dari Association for Protection of Civil Rights (APCR) menyebut bahwa 69 situs keagamaan Islam pada 2025 dibuldoser atau dinyatakan ilegal. Masjid yang secara spesifik dilaporkan dibongkar, antara lain Akhoondji, Haldwani, Kushinagar, Meerut, Sambhal dan sejumlah lokasi lain.
Amnesty International, dalam laporan mengenai praktik bulldozer justice, mendokumentasikan 128 pembongkaran properti di Assam, Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh selama April-Juni 2022. Sedikitnya 617 orang terdampak. Angka tersebut mencakup rumah dan tempat usaha, bukan hanya masjid.
Meski angka nasional tidak tersedia, sejumlah kasus masjid dapat diverifikasi secara individual. Pada 30 Januari 2024, Delhi Development Authority (DDA) membongkar Masjid Akhoondji dan sebuah madrasah di kawasan Mehrauli, Delhi. Pemerintah menyebut bangunan tersebut ilegal dan berada di kawasan hutan lindung. Namun, Indian Express mencatat bahwa keberadaan Masjid Akhoondji telah muncul dalam catatan arkeologi sejak setidaknya publikasi 1922.
Pada Februari 2024, sebuah masjid dan madrasah di Haldwani, Uttarakhand, dibongkar dalam operasi penertiban yang disebut pemerintah sebagai penghapusan bangunan di atas lahan pemerintah. Operasi tersebut kemudian memicu bentrokan besar yang menyebabkan korban jiwa dan ratusan orang terluka. Pemerintah daerah menegaskan tindakan tersebut bukan tindakan komunal, melainkan penertiban bangunan yang dianggap ilegal.
Pada Februari 2025, sebagian bangunan Masjid Madni di Kushinagar, Uttar Pradesh, dibongkar karena pemerintah menyatakan terdapat bagian bangunan yang berdiri di atas lahan yang dianggap ilegal. Kasus ini kemudian menjadi perhatian Mahkamah Agung India karena muncul tuduhan bahwa pembongkaran dilakukan ketika proses hukum masih berjalan.
Pada tahun yang sama, sebuah masjid di Meerut dibongkar untuk pembangunan koridor Regional Rapid Transit System (RRTS). Menurut pejabat dan pengelola masjid, pembongkaran dilakukan setelah konsultasi dan persetujuan komunitas Muslim setempat. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua pembongkaran masjid berkaitan dengan konflik agama atau politik identitas.
Di Sambhal, Uttar Pradesh, sejumlah pembongkaran terjadi pada 2025. Pada Juni, Masjid Raza-e-Mustafa di Chandausi dibongkar setelah pemerintah menyatakan bangunan itu berdiri secara ilegal di atas lahan milik pemerintah. Pada Oktober, masjid lain di Raya Buzurg juga dibongkar bersama sebuah gedung pernikahan.
Memasuki 2026, pembongkaran juga berlanjut. Pada Juni, pemerintah Jaipur membongkar Noorani Mosque dengan alasan bangunan tersebut berada dalam batas proyek pelebaran jalan. Pengelola masjid membantah bangunan itu ilegal dan menyatakan masjid telah berdiri sejak 1981.
Pada September 2026, sebuah masjid di kompleks kantor distrik Saharanpur dibongkar setelah pengadilan lokal mempertahankan keputusan yang menyatakan bangunan tersebut merupakan bangunan tidak sah di atas lahan pemerintah. Pihak pemerintah menyatakan prosedur hukum telah dijalankan, sementara pengelola masjid mempersoalkan proses pembongkarannya.
Kaitan Hindutva...
Ikuti Whatsapp Channel Republika