REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan negara yang berpotensi hilang sekitar Rp 600 triliun per tahun akibat praktik underinvoicing ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dinilai perlu dikaji lebih mendalam. Perbedaan pencatatan nilai ekspor dan impor (trade misinvoicing) tidak serta merta menunjukkan hilangnya penerimaan negara.
Menurut Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan, angka tersebut perlu dilihat kembali dengan membandingkannya dengan data perdagangan internasional dan metode perhitungannya. Herry menyebut sejumlah alasan yang mendasarkan pandangannya.
Pertama, berdasarkan data UN Comtrade, total ekspor sawit Indonesia selama 10 tahun terakhir, 2016-2025, rata-rata 20,3 miliar dolar AS per tahun. Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp 15 ribu per dolar AS, nilai itu sekitar Rp 305 triliun per tahun. "Tapi ini baru dugaan misinvoicing," jelas Herry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026).




