Rabu 23 Sep 2026 15:02 WIB

Komisi III DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

Komisi III akan tetap melakukan penyerapan aspirasi masyarakat ketika masa reses.

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Mas Alamil Huda
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Foto: DPR RI
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat dituntaskan dan disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026. Komisi III menyatakan akan memaksimalkan waktu yang tersedia, termasuk masa reses, untuk mempercepat penyelesaian regulasi tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang akan diprioritaskan. Komisi III bahkan akan tetap melakukan penyerapan aspirasi masyarakat ketika DPR memasuki masa reses.

Baca Juga

“Yang jelas kami all out super prioritas bahkan di masa reses yang akan datang kami akan terus menggelar RDPU menyerap aspirasi publik di masa reses. Ada sekitar 8 hari kerja di masa reses yang akan kita maksimalkan bahkan mungkin kalau bisa lebih sampai malam sampai malam penyerapan aspirasinya,” kata Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, sekitar delapan hari kerja pada masa reses mendatang akan dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari masyarakat. Waktu tersebut akan dioptimalkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan meski DPR berada dalam masa reses.

Habiburokhman mengatakan Komisi III membuka kemungkinan penyerapan aspirasi dilakukan hingga malam hari. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan.

Dia juga menjelaskan alasan RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan sejak 2008 baru kembali dibahas secara intensif pada periode DPR saat ini. Habiburokhman meminta kinerja DPR tidak dilihat secara generalisasi dari satu periode ke periode lainnya.

“Kalau kita membahas kinerja DPR menurut saya kurang fair kalau menggeneralisir DPR periode per periode. Kawan-kawan di Komisi III saat ini 65 persen baru. Kemudian struktur AKD di Komisi III juga berubah 100 persen,” katanya.

Habiburokhman menegaskan anggota Komisi III DPR periode 2024-2029 tidak berada di lembaga legislatif ketika RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan pada 2008. Karena itu, menurut dia, proses pembahasan perlu dilihat berdasarkan konteks periode DPR saat ini.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi