REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menganti resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menkeu sekitar satu tahun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahkan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Namun, ia menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap bekerja sama dengan menkeu baru yang ditunjuk oleh Presiden. 

"Jadi kalau saya yang paling penting apa, ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," kata dia, Senin sore.

Ketika disinggung mengenai dana bagi hasil (DBH) Pemprov DKI yang belum dibayarkan, Pramono tidak memberikan komentarnya secara gamblang. Ia hanya mendoakan menkeu yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut mantan sekretaris kabinet (seskab) tersebut, menkeu memiliki posisi yang strategis dalam pemerintahan. Pasalnya, menkeu memiliki tugas untuk mengatur perbendaharaan negara.

"Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan keputusan Bapak Presiden untuk menteri keuangan ini adalah yang terbaik dan kami mendoakan yang terbaik dan sekaligus menyelesaikan banyak hal," ujar Pramono. 

Diketahui, Pramono sempat meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengembalikan DBH DKI Jakarta yang dipangkas untuk tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan ketika Purbaya menilai Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menerbitkan obligasi daerah karena sudah memiliki anggaran yang besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika