Selasa 08 Sep 2026 21:56 WIB

DPR Dorong Mitigasi Cepat agar Pariwisata Tak Terganggu

Pariwisata tumbuh, DPR minta risiko erupsi dimitigasi.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erdy Nasrul
Anggota DPR Gandung Pardiman.
Foto: Rizky Suryarandika/Republika
Anggota DPR Gandung Pardiman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi gunung berapi agar dampaknya terhadap sektor pariwisata dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Gandung, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga berada di kawasan rawan bencana karena termasuk dalam Ring of Fire. Kondisi itu membuat penguatan mitigasi menjadi penting agar keselamatan masyarakat tetap terjaga tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

Baca Juga

Ia mencontohkan erupsi Gunung Anak Krakatau yang baru-baru ini turut memengaruhi aktivitas penerbangan. Gandung menilai setiap gangguan konektivitas berpotensi merambat ke berbagai sektor yang bergantung pada pergerakan wisatawan.

“Erupsi gunung berapi bukan hanya persoalan kebencanaan, tetapi juga persoalan ekonomi dan pariwisata. Ketika penerbangan terganggu, wisatawan membatalkan atau menunda perjalanan, hotel mengalami penurunan okupansi, restoran dan UMKM kehilangan pelanggan, maka dampaknya masuk ke seluruh rantai ekonomi pariwisata,” ujar Gandung dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Meski demikian, Gandung menilai sektor pariwisata nasional masih memiliki momentum pertumbuhan yang perlu dijaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 mencapai sekitar 1,38 juta kunjungan atau tumbuh 5,83 persen secara tahunan.

Perjalanan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren positif. Pada periode yang sama, jumlah perjalanan wisnus mencapai 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Gandung, capaian tersebut menunjukkan daya tarik pariwisata Indonesia tetap kuat. Namun pertumbuhan itu perlu ditopang dengan sistem mitigasi bencana dan komunikasi publik yang semakin matang.

Ia mengingatkan, fluktuasi kunjungan wisatawan di sejumlah daerah juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap faktor konektivitas dan persepsi keamanan.

Di Sumatera Utara, misalnya, kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2026 mencapai 23.129 kunjungan atau turun 17,76 persen dibandingkan Mei. Meski demikian, secara kumulatif Januari hingga Juni 2026, jumlah kunjungan masih tumbuh 9,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Data ini menunjukkan pasar pariwisata kita masih memiliki momentum pertumbuhan, tetapi sangat sensitif terhadap gangguan konektivitas dan persepsi keamanan. Karena itu, erupsi gunung berapi harus ditangani dengan mitigasi yang cepat dan komunikasi publik yang tepat,” kata legislator Partai Golkar tersebut.

Gandung menilai kepastian konektivitas merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Gangguan penerbangan akibat erupsi, kata dia, dapat berdampak lebih luas karena wisatawan telah terikat dengan berbagai agenda dan layanan perjalanan.

“Ketika penerbangan dibatalkan, wisatawan tidak hanya kehilangan akses transportasi. Mereka juga bisa kehilangan reservasi hotel, tiket destinasi, paket wisata, dan agenda perjalanan. Ini akhirnya menimbulkan kerugian bagi industri pariwisata dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Karena itu, Gandung berharap pemerintah menjadikan erupsi Anak Krakatau sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi tersebut dinilai penting agar respons terhadap bencana dapat berjalan cepat, terukur, dan tetap memberi kepastian kepada masyarakat maupun pelaku industri pariwisata.

Ia juga mendorong agar informasi mengenai kondisi destinasi, penerbangan, dan perkembangan aktivitas gunung berapi disampaikan secara cepat dan akurat. Komunikasi publik yang baik dinilai dapat mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan wisatawan.

Gandung menekankan bahwa mitigasi bencana dan pertumbuhan pariwisata tidak harus dipertentangkan. Dengan perencanaan yang matang, keduanya dapat berjalan beriringan sehingga keselamatan tetap menjadi prioritas tanpa menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah, pengelola destinasi, pelaku usaha, operator transportasi, dan masyarakat dapat membangun sistem respons yang semakin tangguh terhadap potensi bencana.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi