REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat sejumlah warga Kota Yogyakarta mempertanyakan akurasi data yang digunakan pemerintah. Salah satunya Rika Wulandari, perempuan berusia 50 tahun asal RW 07, Gowongan, yang mengaku tiba-tiba tercatat dalam desil 10 meski kondisi ekonominya jauh dari kata mampu.
Rika merupakan seorang janda yang telah berpisah dengan suaminya sekitar tiga tahun lalu. Kini, ia tinggal di rumah sederhana milik orang tuanya. Rumah tersebut bahkan hanya sepetak bangunan berdinding bambu. Tidak ada televisi maupun kulkas di rumahnya. Rika juga tidak memiliki pekerjaan tetap dan sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan dari jasa membantu orang lain.
"Saya nggak tahu ya seperti apa desil. Cuma di HP itu kok tahu-tahu keluar 6 sampai 10?," katanya saat diwawancara Republika di rumahnya, Sabtu (29/8/2026), malam.
"Bisa dilihat sendiri saya tinggal di rumah gedek (bambu -Red), tidak ada barang mewah. Ada motor saja saya dapat dari saudara," ungkap Rika.
Rika mengaku awalnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan desil dan bagaimana penentuan kategorinya. Dia baru mengetahui status tersebut setelah isu mengenai perubahan desil ramai diperbincangkan warga kemudian mencoba mengecek data tersebut melalui kelurahan.
Dari informasi yang diperolehnya, terdapat sejumlah parameter yang digunakan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi seseorang, termasuk kepemilikan kendaraan, kondisi fasilitas rumah, hingga daya listrik.
"Kebetulan saya pakai baju yang mungkin bisa menguatkan kerja kami. Itu mereka buka (ketika dikonfirmasi -Red). Mereka buka per apa, parameter-nya di situ. Kok bisa masuk ke desil 10," ucapnya.
Rika justru menemukan sejumlah data yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi rumahnya. Salah satunya mengenai daya listrik. Dalam data yang ia lihat, daya listrik rumahnya tercatat 1.300 watt. Padahal, listrik yang digunakan hanya 450 watt.
Selain daya listrik, data mengenai fasilitas sanitasi di rumahnya juga dinilai keliru. Toilet yang dimilikinya menggunakan kloset jongkok, tetapi dalam data justru tercatat menggunakan kloset duduk.
"Di situ kriterianya, di dalam desil itu ada listrik. Satu, kedua ada barang-barang misalnya kendaraan, motor, mobil dan sebagainya. Ada yang ketiga itu kloset, Mbak. Klosetnya ada yang jongkok, ada yang duduk. Sedangkan yang di kami, yang saya miliki itu jongkok. Tapi di situ ditulis duduk," ucapnya heran.
Rika juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah didatangi petugas untuk menjalani survei ekonomi secara langsung. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana data mengenai kondisi rumah dan kepemilikannya bisa tercatat berbeda dengan kondisi sebenarnya.
"Belum pernah sama sekali, enggak ada (survei)," ujarnya.
Menurut Rika, perubahan status desil tersebut bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya juga ia rasakan. Dia mengaku sejak April 2025 tidak lagi menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya juga disebut sempat dihentikan atau diblokir.
"Dampaknya? Oh, dampaknya kita enggak pernah dapat, satu, enggak pernah dapat bantuan, dapat bantuan sosial, beras ataupun uang," ucap dia.
"Yang kedua, terkait dengan kesehatan. Kesehatan itu kan kita masuk ke KIS ya, yang dari pemerintah itu malah tahu-tahu ke-stop, keblokir, seperti itu," katanya menambahkan.
Kondisi keluarga Rika sendiri juga tidak menunjukkan kemampuan ekonomi yang berlebih. Dari empat anaknya, satu sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Sementara tiga anak lainnya masih menjadi bagian dari keluarganya. Salah satunya merupakan penyandang disabilitas tuli.
Mantan suami Rika bekerja sebagai buruh harian lepas di bidang bangunan. Sementara Rika sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ia mendapatkan penghasilan dengan membantu orang lain membeli atau mengurus berbagai keperluan.
"Kalau saya pribadi, saya jual jasa. Dalam artian, ‘Mbak Rika, aku tolong beliin ini, beliin itu.’ Dan kita nanti dapat tip lah. Seperti itu. Tapi bukan misalnya ojek atau ojol. Enggak. Saya cuma jasa saja. Misalnya bantu orang. Dapat (bayaran) jasa," ujarnya.
"Enggak tetap (penghasilannya)," kata Rika.
Rika menilai kondisi sosial ekonomi warga tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya barang tertentu. Menurut dia, kepemilikan kendaraan atau barang rumah tangga perlu dilihat lebih jauh karena belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi pemiliknya. Dia juga mencontohkan televisi berukuran besar yang ada di rumahnya bukan dibeli menggunakan penghasilannya.
Karena itu, Rika berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali ke lapangan ketika ditemukan data yang tidak sesuai. Dia menilai proses pendataan harus melihat latar belakang kepemilikan barang dan kondisi keluarga secara utuh, bukan hanya berdasarkan parameter yang tercatat dalam sistem.
"Jadi janganlah menyimpulkan yang itu memang barang cuma dilihat saja. Enggak dilihat dari seperti apa, dari mana. Atau mendapatkan mungkin dari doorprize bisa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika