REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Tambah Balai Vokasi, Kejar Jutaan PekerjaPemerintah akan menambah 15 hingga 19 balai pelatihan vokasi baru pada 2027 sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional.

“Tahun depan akan nambah sekitar 15-19 balai pelatihan vokasi yang baru. Jadi total nanti kita akan punya sekitar 50-60 balai di Indonesia,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menghadiri pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten, Selasa.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengelola 40 balai yang mencakup Balai Besar, Balai, hingga Satuan Pelaksana (Satpel).

Ekspansi fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja. Pemerintah menargetkan sedikitnya 1 juta orang dapat memperoleh pelatihan kompetensi yang memadai melalui penguatan peran balai vokasi di berbagai daerah.

Langkah itu dinilai penting untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatasi kesenjangan keterampilan atau skill gap di pasar tenaga kerja.

Merujuk data World Economic Forum, sebanyak 54 persen perusahaan di Indonesia masih menghadapi kesulitan mendapatkan kandidat pekerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemnaker mulai mengubah pola pelatihan dari pendekatan supply-driven menjadi demand-driven melalui skema Tailor Made Training (TMT).

“Melalui pola ini, industri dilibatkan secara aktif mulai dari perancangan kurikulum hingga proses rekrutmen lulusan agar tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap pakai,” kata Yassierli.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan tidak lagi hanya menjadi pihak yang menerima lulusan pelatihan. Dunia industri dapat terlibat sejak pemetaan kompetensi, penyusunan materi, hingga penentuan standar keterampilan yang dibutuhkan pekerja.

Dengan pola seperti itu, pelatihan diharapkan tidak sekadar menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat, tetapi juga tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Skema Tailor Made Training sendiri memungkinkan program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan atau mitra. Jenis program, durasi, jumlah peserta, lokasi, hingga metode pelatihan dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja.

Implementasi model tersebut telah dilakukan di sejumlah balai vokasi. Salah satunya melalui kerja sama antara BBPVP Bandung, UPTD BLK Kabupaten Garut, dan perusahaan sektor manufaktur untuk memberikan pelatihan yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan produksi industri.

Penguatan hubungan antara balai pelatihan dengan perusahaan juga diharapkan dapat mempercepat penyerapan peserta setelah menyelesaikan pelatihan. Dengan demikian, indikator keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah orang yang mengikuti pelatihan, tetapi juga berapa banyak lulusan yang benar-benar terserap di dunia kerja.

Target 330 Ribu Peserta pada 2026

Sambil mempersiapkan ekspansi balai pada 2027, Kemnaker saat ini fokus mengejar target 330.000 peserta pelatihan sepanjang 2026. Target tersebut meningkat signifikan dibanding kapasitas awal sekitar 70.000 peserta setelah pemerintah memperoleh dukungan tambahan anggaran.

Antusiasme masyarakat terhadap program vokasi juga terbilang tinggi. Dalam pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch I 2026, puluhan ribu orang mendaftarkan diri melalui platform Skillhub, sementara ribuan peserta kemudian mengikuti pelatihan di berbagai balai latihan kerja di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan mendapatkan fasilitas secara gratis, termasuk uang saku harian sebesar Rp50.000. Setelah menyelesaikan program, peserta juga memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

Bidang yang menjadi prioritas pelatihan mencakup welding, green skill, smart operation, agroforestry, AI digital skill, hospitality, hingga manufaktur.

Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya memperbesar jumlah balai dan meningkatkan jumlah peserta, tetapi juga memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan perubahan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi.

Peningkatan kapasitas pelatihan juga perlu diikuti dengan sistem pemantauan terhadap lulusan. Tingkat penempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta kemampuan peserta mengembangkan usaha menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas program vokasi dalam jangka panjang.

Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungan terhadap penguatan fasilitas vokasi.

Ia menilai pelatihan vokasi merupakan kebutuhan dasar sekaligus jembatan yang mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan potensi tenaga kerja.

Keberadaan BBPVP Serang pun dipandang sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem sumber daya manusia yang kompeten di Provinsi Banten.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan SDM yang produktif dan berdaya saing,” kata Andra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika