REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satu dekade setelah rakyat Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa, arah angin politik di London mulai berubah. Pemerintah Inggris tidak sedang membatalkan Brexit, tetapi perlahan meninggalkan pola hubungan konfrontatif dengan Brussels. Perdagangan, energi, pertahanan, pendidikan, hingga mobilitas generasi muda kini mendorong kedua pihak kembali mendekat.

Perubahan itu menjadi salah satu pekerjaan besar Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham. Sejak mengambil alih pemerintahan pada Ahad (19/7/2026), Burnham telah berbicara dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Von der Leyen menyatakan ingin memperkuat kemitraan Inggris-Uni Eropa demi keamanan benua dan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi Selat Inggris.

Burnham mewarisi agenda pemulihan hubungan yang dirintis pemerintahan Keir Starmer. Pertemuan tingkat tinggi Inggris-Uni Eropa sedianya berlangsung pada Rabu (22/7/2026), tetapi ditunda setelah Starmer mengumumkan pengunduran dirinya. London dan Brussels kini mempersiapkan pertemuan pengganti pada musim gugur 2026, meski tanggal pastinya belum ditentukan, sebagaimana diberitakan sejumlah media Eropa.

Penundaan tersebut tidak menghentikan perundingan teknis. Sebelum pergantian pemerintahan, Menteri Hubungan Uni Eropa Inggris Nick Thomas-Symonds mengatakan pembicaraan mengenai perdagangan produk pangan, penyatuan skema perdagangan karbon, dan mobilitas pemuda berada dalam posisi positif. Menurut dia, hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa menjadi semakin penting karena rantai pasok Inggris dan negara-negara Eropa tetap terhubung sangat dalam.

Namun, pemulihan hubungan ini tidak identik dengan Inggris kembali menjadi anggota Uni Eropa. Burnham sebelumnya menegaskan tidak sedang mengusulkan Inggris bergabung kembali dengan blok tersebut. Ia mengakui Brexit telah menimbulkan kerugian, tetapi menilai membuka kembali perdebatan referendum hanya akan memperdalam perpecahan masyarakat.

Dengan demikian, strategi London adalah memperbaiki kerusakan ekonomi dan diplomatik akibat Brexit tanpa secara resmi membalikkan hasil referendum 23 Juni 2016.

Dari Perceraian Politik Menuju Kemitraan Strategis

Landasan pemulihan hubungan sebenarnya telah dibangun sejak pertemuan tingkat tinggi pertama Inggris-Uni Eropa di Lancaster House, London, pada 19 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati Kemitraan Keamanan dan Pertahanan, sebuah kerangka pemahaman bersama, serta agenda perundingan sektoral mengenai pangan, energi, perikanan, baja, keamanan, dan pertukaran pemuda.

Kesepakatan itu dinilai sebagai perubahan paling besar dalam hubungan Inggris-Uni Eropa sejak Brexit. Reuters ketika itu menggambarkannya sebagai berakhirnya masa “perceraian yang penuh pertengkaran”, terutama setelah ketidakpastian perdagangan global dan tuntutan Amerika Serikat agar Eropa meningkatkan tanggung jawab pertahanannya sendiri.

Komite Bisnis dan Perdagangan Parlemen Inggris menyatakan pertemuan tersebut telah membentuk kerangka kemitraan strategis baru. Meski demikian, sebagian besar kesepakatan masih berupa komitmen politik dan agenda perundingan, bukan perjanjian hukum yang langsung menghapus hambatan pasca-Brexit.

Artinya, hubungan memang telah mencair, tetapi proses pemulihannya belum selesai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika