REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) diberikan waktu satu bulan tambahan untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin salah satu program prioritasnya itu benar-benar tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan, Presiden tidak lagi memberikan target jumlah penerima manfaat dalam program MBG. Sebaliknya, program MBG itu harus dibuat tepat sasaran. Karenanya, BGN tengah melakukan refocusing penerima manfaat.
"Yang jelas, akan ada pengurangan nanti penerima manfaatnya," kata dia saat konferensi pers di Gedung BGN, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyisiran terhadap penerima manfaat program MBG. Dari total 62,7 juta penerima manfaat MBG hari ini, sebagian di antaranya kemungkinan besar akan dicoret.
Ia mengungkapkan, sudah ada beberapa sekolah yang kemungkinan akan dicoret dari daftar penerima MBG. Namun, hingga saat ini belum ada angka pasti sekolah yang bakal tidak lagi menerima MBG, termasuk soal jenjang sekolah yang akan menerima.
"Tapi beberapa sudah memang kita lihat, ada sekian-sekian sekolah, itu sudah ada, tapi nanti kalau saya spill lagi jumlahnya, nanti dianggap itu sudah final. Sebulan lagi, deh, sabar," kata dia.
Arumsari menjelaskan, pelaksanaan refocusing penerima manfaat program MBG itu dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selain itu, BGN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Karena nanti ujung-ujungnya kan tadi, revisi anggaran, kan? Nah, akan ada dampak untuk pengurangan anggaran," kata dia.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan, lembaganya telah mengalami efisiensi anggaran sebelum dilakukan perbaikan tata kelola program MBG. Anggaran untuk program MBG yang semula Rp 268 triliun mengalami efisiensi menjadi Rp 229 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika