REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan proses evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025 dilakukan bersamaan dengan penataan sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk merespons berbagai masukan dari mitra pelaksana.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Trenggono menjelaskan, RDP difokuskan pada pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN tahun anggaran 2025. Adapun hasil pembahasan secara rinci akan disampaikan kepada DPR melalui jawaban tertulis.
“RDP tadi tentang anggaran 2025, jadi anggaran tahun lalu. Kemudian juga sudah disepakati jumlahnya, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut karena akan dijawab secara tertulis,” kata Trenggono.
Dalam rapat tersebut, Komisi IX juga menyoroti aspirasi dan keluhan sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR. Menurut Trenggono, penghentian sementara terhadap sebagian mitra merupakan bagian dari proses evaluasi dan bukan keputusan yang bersifat permanen.
“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara, kita berikan waktu untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika