REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin menyarankan pemerintah segera melakukan audit terhadap lahan perkebunan sawit sitaan. Kini, semua lahan itu dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.

Menurut Zainal, keberhasilan Agrinas Palma tidak cukup diukur dari besarnya luas lahan yang diserahkan negara. Tetapi juga harus dilihat dari kemampuan perusahaan mengelola aset tersebut secara produktif, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara maupun masyarakat.

"Audit menjadi sangat mendesak agar pemerintah mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang benar-benar produktif, mana yang masih bermasalah secara hukum, dan mana yang siap dikelola," kata Zainal dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Sebelumnya, PT Agrinas Palma Nusantara melaporkan membukukan surplus Rp 2,86 triliun dan laba bersih Rp 27,9 miliar pada tahun buku 2025. Perusahaan menyebut telah mengelola sekitar 1,7 juta hektare lahan perkebunan sawit hasil penugasan negara.

Menurut Zainal, capaian laba tersebut belum mencerminkan potensi ekonomi dari aset yang dikelola. Dia menilai, dari total penugasan sekitar 4,11 juta hektare lahan, baru sekitar 1,7 juta hektare yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 730 ribu hektare yang telah ditanami sawit. Sementara hingga pertengahan 2026 kebun yang benar-benar dikelola secara mandiri baru sekitar 168 ribu hektare.

Dia mengutip pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR yang menyebut produktivitas kebun yang sebelumnya mencapai sekitar 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun turun menjadi hanya sekitar 6-6,5 ton per hektare.

"Secara matematis, penurunannya mencapai sekitar 64 sampai 67 persen. Ini harus ditelusuri penyebabnya," ucap Zainal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika