REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut komunisme sebagai "ancaman paling serius bagi negara kita sejak berdirinya Amerika Serikat" dan bahkan menganggapnya lebih berbahaya daripada Perang Dunia I, Perang Dunia II, maupun serangan 11 September 2001. Dalam waktu kurang dari tiga pekan, ia melontarkan istilah "komunisme" sebanyak 81 kali. Mengapa Trump tiba-tiba menghidupkan kembali retorika era Perang Dingin?
Lonjakan itu dimulai setelah 23 Juni, ketika sejumlah kandidat Demokrat berhaluan progresif memenangkan pemilihan pendahuluan di New York. Sejak saat itu, Trump berulang kali melabeli para pemenang tersebut sebagai "komunis garis keras yang tidak bertuhan."
Namun, serangan itu ternyata bukan sekadar spontanitas politik. Di balik layar, tim kampanye Trump sedang menguji narasi anti-komunisme melalui serangkaian focus group menjelang pemilu paruh waktu November.
Hasil awal menunjukkan pesan tersebut mampu membakar semangat basis pendukung Partai Republik dan mendorong pemilih yang biasanya tidak datang ke tempat pemungutan suara agar ikut memilih. Tetapi, apakah strategi yang berhasil menggerakkan pendukung sendiri juga mampu merebut suara lawan?
Jawabannya belum tentu. Dua sumber yang mengetahui hasil pengujian itu mengatakan label "komunis" justru kurang menggigit di kalangan pemilih independen dan generasi muda.
Bagi banyak warga Amerika yang lahir setelah Perang Dingin berakhir, komunisme tidak lagi menghadirkan ancaman psikologis seperti yang dirasakan generasi sebelumnya. Lalu mengapa Trump tetap mempertahankan narasi tersebut?
Jawabannya berkaitan dengan perubahan peta politik Partai Demokrat. Kemenangan kandidat progresif di Colorado, Kentucky, New York, Ohio, Texas, dan sejumlah negara bagian lain membuka peluang baru bagi Partai Republik untuk menggeser arena pertarungan.
Jika sebelumnya Trump berkali-kali diserang soal inflasi dan tingginya biaya hidup, kini ia berusaha memindahkan perdebatan ke isu ideologi.
Sasarannya jelas. Trump menyamakan berbagai agenda yang diusung kubu progresif, mulai dari kenaikan pajak bagi kelompok kaya, pemangkasan anggaran militer, penolakan terhadap bantuan AS untuk Israel, perluasan program kesejahteraan pemerintah, hingga penghapusan Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), sebagai bagian dari komunisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika