REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemerintah di Jalur Gaza yang dikelola Hamas mengumumkan rencana pembubaran pemerintahan sipilnya sebagai bagian dari proses penyerahan pengelolaan wilayah tersebut kepada sebuah komite nasional. Langkah ini disebut sebagai upaya mendesak Israel menjalankan poin-poin gencatan senjata.
Ketua Komite Darurat Pemerintah di Jalur Gaza, Mohammad Jawad Abdul Khaleq Al-Farra, menyatakan dirinya berniat mengundurkan diri sebagai bagian dari proses penyerahan kewenangan kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NCAG) yang dipimpin Ali Shaat. NCAG dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang didirikan oleh Trump saat ia menengahi "gencatan senjata" antara Hamas dan Israel pada bulan Oktober 2025.
Dalam pernyataannya yang diterima Republika, Al-Farra mengatakan langkah tersebut memiliki dimensi politik dan nasional serta mencerminkan komitmen terhadap kepentingan rakyat Palestina. Menurut dia, keputusan itu diambil sebagai respons atas pandangan para mediator dan berbagai faksi Palestina.
Ia menambahkan, penyerahan pengelolaan Gaza diharapkan dapat menghilangkan salah satu alasan yang selama ini digunakan Israel untuk mempertahankan blokade, menutup perbatasan, serta menghambat masuknya bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi di Jalur Gaza.
Meski demikian, Al-Farra mengakui pengalaman sebelumnya menunjukkan Israel kerap tidak memenuhi komitmennya meskipun berbagai alasan yang dikemukakan telah dihilangkan. Karena itu, belum ada jaminan bahwa langkah tersebut akan segera diikuti dengan perubahan kebijakan di lapangan.
Namun, menurut dia, keputusan tersebut merupakan bentuk respons nasional terhadap berbagai inisiatif yang berkembang dan diharapkan dapat membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya untuk meringankan penderitaan warga Jalur Gaza yang masih menghadapi krisis kemanusiaan akibat perang dan blokade.
Jika diinginkan, saya juga dapat menambahkan konteks mengenai siapa Ali Shaat, latar belakang pembentukan Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza, serta respons Israel dan para mediator agar berita lebih lengkap dan berimbang.
Langkah ini menandai perubahan politik yang signifikan bagi Hamas, yang telah mengelola Gaza sejak tahun 2007 setelah memenangkan pemilihan umum legislatif pada tahun sebelumnya.
Sejak "gencatan senjata" antara Hamas dan Israel mulai berlaku di Gaza pada bulan Oktober lalu, kelompok tersebut telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mundur dari urusan pemerintahan sehari-hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika