REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah masih cukup banyak warga yang enggan menginformasikan soal pendapatan mereka karena khawatir bakal berdampak pada kenaikan pungutan pajak.
Rudi menerangkan, data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik. Namun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden memang turut mencakup soal besaran pendapatan, pengeluaran, dan pola konsumsi.
"Sehingga masyarakat itu khawatir, 'oh ini pasti ada hubungannya dengan pajak'. Ini juga menjadi salah satu alasan untuk sejumlah masyarakat, mereka belum berkenan menerima petugas sensus karena khawatir pendataan ini ada kaitannya dengan pajak," kata Rudi ketika diwawancara, Ahad (5/7/2026).
Lebih spesifik, Rudi menyebut, warga yang menolak disensus khawatir besaran pungutan pajak terhadap mereka bakal meningkat. "Nanti kan kalau pendapatannya diketahui, wah berarti nanti pasti jadi target untuk pajaknya dinaikkan," ujarnya.
Selain itu Rudi menjelaskan, saat ini warga sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya kerahasiaan dan keamanan data. Oleh sebab itu, ketika diwawancara oleh petugas sensus, mereka khawatir data yang dihimpun bakal terpublikasi atau bocor.
Menurut Rudi, kendala-kendala semacam itu di lapangan menyebabkan target responden yang seharusnya dapat terdata dalam sensus belum tercapai. "Untuk dua pekan pertama, target kami 20 persen. Posisi itu kemarin baru di kisaran 16 persen yang statusnya sudah ter-submit," ujarnya.
Dia mengungkapkan, terdapat 1.437 petugas yang dikerahkan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang. "Jadi sensus ini pendataan lengkap, baik itu usaha maupun keluarga. Kalau di Kota Semarang, target kami kurang lebih sekitar 900 ribu lebih usaha," ucap Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika