REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid angkat bicara mengenai meninggalnya peserta latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih. Usman mendorong pengusutan transparan atas meninggalnya mereka. 

Usman menyayangkan peserta latsarmil harus meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan semimiliter tersebut. Dia pun menyentil lambatnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkap hal itu kepada publik. 

"Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggungjawab," kata Usman dikutip di Jakarta pada Jumat (26/6/2026). 

Dia mendorong pengusutan terhadap meninggalnya peserta latsarmil. Pasalnya, peserta sudah lebih dulu dinyatakan layak mengikuti latsarmil oleh Kemenhan. Sayangnya, ketika menjalani latihan, mereka harus kehilangan nyawa.

"Ini tragedi dan harus ada investigasi independen atas kematian mereka. Apalagi Kementerian Pertahanan mengklaim keduanya telah melalui pemeriksaan kesehatan yang menyatakan mereka memenuhi syarat untuk menjalani pelatihan tersebut," ujar Usman. 

Dia menegaskan, tragedi memilukan itu potret buruk bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Usman menyoroti pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sedari awal keliru.

"Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis," ucap Usman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika