Rabu 17 Jun 2026 14:04 WIB

Kopdes Merah Putih Dikritik, Menkop: Masak Mahasiswa tidak Setuju? Tidak Setuju Apanya?

Menkop mempertanyakan sikap pihak yang menolak program Kopdes Merah Putih.

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Mas Alamil Huda
Petugas memarkir mobil pikap operasional yang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada pendistribusian tahap pertama di KDMP Desa Pasirharjo, Blitar, Jawa Timur, Senin (13/4/2026).
Foto: ANTARA FOTO/Irfan Anshori
Petugas memarkir mobil pikap operasional yang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada pendistribusian tahap pertama di KDMP Desa Pasirharjo, Blitar, Jawa Timur, Senin (13/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono merespons aspirasi sejumlah mahasiswa yang meminta program Koperasi Desa (Kopdes) dievaluasi dan dijalankan lebih efisien. Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi produktif masyarakat dan membuka ruang bagi rakyat menjadi pelaku usaha.

“Saya rasa mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan supaya ekonomi rakyat itu produktif. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif rakyat menjadi pelaku,” kata Ferry di kompleks parlemen Senayan, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga

Ia mempertanyakan sikap pihak yang menolak program tersebut. “Masak mahasiswa tidak setuju dengan itu? Yang tidak setuju apanya?” katanya.

“Misalkan ada soal-soal pesimisme. Ini baru pertama kali kami lakukan atas perintah Presiden. Membuat bangunannya, membuat badan hukumnya, membangun fisiknya, kemudian operasionalisasinya memang tidak mudah mengoperasionalkan tapi jangan pesimis dan rakyat kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Masa mahasiswa tidak mendukung rakyat? Mahasiswa mana itu yang tidak mendukung rakyat?” katanya menambahkan.

Meski demikian, Ferry mengatakan pemerintah tetap melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program, termasuk target pembangunan dan pendekatan operasional.

“Untuk pelaksanaan program Kopdes Merah Putih itu, makanya kita target tahun ini kita sesuaikan. Kan kita sekarang pembangunan fisiknya sudah hampir mencapai 30 ribu (bangunan). Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang tadi disampaikan oleh DPR. Dan koperasi desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi harus ada pendekatan yang kualitatif juga,” katanya.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi