Oleh: Gracia Vanesa Gamma Putri Wardhana, Mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) kampus Sukabumi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika global saat ini tengah berada dalam pusaran ketidakpastian luar biasa. Krisis iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan yang diperdebatkan di meja seminar, melainkan telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Di tengah bayang-bayang resesi global dan fluktuasi pasar internasional, Indonesia dituntut untuk memeluk kemandirian ekonomi. Fondasi utama dari kemandirian tersebut terletak pada kesehatan anggaran negara, di mana ketahanan fiskal menjadi benteng pertahanan terakhir agar perekonomian domestik tidak mudah goyah oleh guncangan eksternal.

Namun, menjaga ketahanan fiskal di era modern tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Selama ini, struktur penerimaan negara kita masih terlalu bergantung pada basis perpajakan yang sempit dan sektor usaha tradisional yang rentan terhadap guncangan pasar.

Jika pemerintah terus mengandalkan objek pajak yang itu-itu saja, proses pembangunan tentu berisiko melambat. Maka dari itu, diperlukan sebuah langkah nyata yang lebih progresif untuk memperluas basis perpajakan nasional.

Melalui optimalisasi instrumen pajak karbon, Indonesia tidak hanya berpotensi menggali sumber pendapatan negara baru yang masif, tetapi juga sekaligus menjawab tantangan global dalam menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Langkah awal dalam mengoptimalkan pajak karbon sebagai basis perpajakan baru harus dimulai dengan membidik sektor-sektor industri hulu yang menjadi penyumbang emisi terbesar.

Di Indonesia, sektor pembangkit listrik berbasis komoditas fosil dan industri manufaktur skala besar, seperti semen dan baja, merupakan lini bisnis dengan perputaran ekonomi masif yang selama ini belum dikenakan biaya atas eksternalitas lingkungan yang mereka hasilkan.

Berdasarkan peta jalan nilai ekonomi karbon yang dirancang pemerintah, pengenaan tarif awal Rp 30.000 per ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) merupakan angka yang sangat strategis. Sektor perpajakan ini tidak akan mematikan industri komersial.

Sebaliknya, kebijakan ini justru menjadi dorongan baru bagi korporasi untuk beralih ke teknologi yang ramah lingkungan, sekaligus membuka pintu penerimaan negara yang selama ini belum tersentuh.

Melalui perluasan basis pajak ke sektor hijau ini, Indonesia dapat menikmati efek manfaat ganda (double dividend) yang berdampak langsung pada penguatan ketahanan fiskal.

Manfaat pertama adalah fungsi regulasi (regulerend), di mana pajak karbon bertindak sebagai instrumen pengendali yang memaksa industri menurunkan emisi polusinya secara mandiri.

Manfaat kedua, yang tentu tidak kalah krusial bagi anggaran negara, adalah fungsi penerimaan (budgetair). Lewat fungsi ini, pendapatan segar yang dikumpulkan dari pajak karbon bisa langsung diputar kembali (tax recycling) untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, seperti pengembangan infrastruktur energi terbarukan atau pemberian insentif bagi transportasi publik listrik.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi terus-menerus bergantung pada utang luar negeri atau menaikkan tarif pajak masyarakat kelas bawah untuk menjaga stabilitas APBN di tengah dinamika global.

Berkaca pada kancah internasional, efektivitas pajak karbon dalam memperkuat ketahanan fiskal dan mengendalikan emisi telah dibuktikan oleh beberapa negara tetangga. Singapura, misalnya, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses mengimplementasikan kebijakan ini sejak tahun 2019.

Dana segar yang dihimpun dari pajak tersebut secara konsisten dialokasikan kembali untuk mendukung industri lokal dalam mengadopsi teknologi rendah karbon. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bagi Indonesia bahwa kebijakan fiskal hijau tidak akan memperlambat laju roda perekonomian jika dikelola dengan strategi yang tepat.

Sebaliknya, adopsi model serupa di tanah air akan memberikan kepastian hukum bagi investor global yang kini semakin selektif dan cenderung memprioritaskan negara dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang jelas.

Meskipun potensi penerimaannya sangat menjanjikan, penerapan pajak karbon di Indonesia tentu dihadapkan pada tantangan nyata. Salah satunya adalah kekhawatiran para pelaku usaha mengenai pembengkakan biaya produksi yang bisa menurunkan daya saing industri lokal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu menerapkan prinsip keadilan fiskal melalui kebijakan transisi yang inklusif. Penerapan tarif memang sudah sepantasnya dilakukan secara bertahap dan selektif.

Pemerintah bisa memberikan pengecualian atau insentif pajak bagi industri yang benar-benar serius mengurangi emisinya. Selain itu, integrasi sistem pelaporan emisi yang transparan dan berbasis digital mutlak diperlukan guna meminimalisasi celah penghindaran pajak.

Dengan pendekatan yang terukur ini, perluasan basis pajak tidak akan menjadi beban yang menakutkan, melainkan sebuah investasi strategis bersama menuju pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Pada akhirnya, perluasan basis pajak melalui optimalisasi pajak karbon bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika global.

Melalui strategi fiskal hijau ini, pemerintah dapat menjawab dua tantangan besar sekaligus: mengamankan sumber pendapatan negara baru yang mandiri tanpa membebani masyarakat kecil, serta mempercepat transisi menuju ekosistem ekonomi yang lebih bersih.

Tantangan di lapangan jelas tidak bisa dihindari. Namun, jika ada kolaborasi yang transparan antara pemerintah dan pelaku industri, kebijakan ini pasti akan menjadi batu pijakan yang kokoh.

Masa depan ekonomi Indonesia tidak boleh lagi hanya diukur dari seberapa banyak pendapatan yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa berkelanjutan cara pendapatan tersebut didapatkan demi kemakmuran generasi mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika