REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengatakan, industri merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahkan menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada era Presiden RI.
Namun demikian, menurut BHS, apabila melihat dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan anggaran dibandingkan periode lima tahun lalu. Sebagaimana pada 2023, anggaran Kemenperin tercatat Rp 4,530 triliun, tetapi proyeksi anggaran pada 2027 turun menjadi Rp 2,01 triliun.
"Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan," kata BHS di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut BHS, target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada industri pengolahan sebesar 7,55 persen tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
"Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan," ucap BHS. Jika dibandingkan dengan Malaysia, sambung dia, anggaran nasional negara tersebut hanya sekitar Rp 1.974 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika